Habiskan Anggaran Rp 25 M, Pemkab Enrekang Bakal Kurangi Tenaga Honorer

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, bakal melakukan rasionalisasi  tenaga honorer atau tenaga sukarela.

Proses rasionalisasi bakal mulai dilakukan awal Bulan November 2021 mendatang.

Pemkab Enrekang pun telah membentuk tim penjaringan tenaga sukarela tersebut.

Hal itu disampaikan Kabag Hukum Setda Enrekang, Dirhamsyah saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, pelaksanaan rasionalisasi itu sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2014 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Aturan itu ditindak lanjuti Surat edaran Bupati Enrekang nomor : 800/468/XII/BKDD/2018 tentang larangan mengangkat tenaga honorer atau sebutan lain.

Pelaksanaan rasionalisasi tenaga honorer atau tenaga sukarela itu juga sesuai rekomendasi dari BPK tahun 2019.

Bahkan, Dirhamsyah menyebutkan sejak tahun 2016 anggaran belanja langsung tenaga sukarela telag membebani APBD sebanyak Rp 15 miliar.

Sedangkan tahun 2020 anggaran belanja langsung tenaga sukarela telah membebani APBD sebesar Rp 23 miliar.

Sementara tahun 2021 anggaran tenaga sukarela telah membebani APBD sekitar Rp 25 miliar.

"Makanya kita disuruh rasionalisasi berdasarkan audit BPK karena terlalu membebani APBD," kata Dirhamsyah.

Ia menguraikan, dalam penjaringan nantinya pihaknya akan kerja sama dengan lembaga yang berkompeten untuk lakukan asesment seperti UNM dan Unhas.

Terkait jumlah tenaga honorer yang akan dirasionalisasi nantinya bergantung dari hasil asesment yang menentukan.

Dimana masing-masing OPD akan memasukkan analisis kebutuhan tenaga sukarelanya ke Ortala dan BKPSDM.

Untuk indikator penilaian dalam asesment nantinya ada lima aspek yakni kedisiplinan, kinerja, integritas, komitmen dan kerjasama.

"Paling utama yang dinilai itu kinerja dan termasuk kedisiplinan mereka. Termasuk yang jalan terus gajinya, tapi ndak pernah masuk kerja," jelasnya.

Kabag hukum menambahkan, selama ini tenaga yang direkrut tidak ada aturan managemen pengelolaan tenaga sukarela, tahun ini baru dirancang regulasi terkait hal itu.

Sementara Kabag Ortala Setda Enrekang, Kadang Kandari mengatakan, jumlah tenaga honorer dan sukarela saat ini sekitar 2.893 sesuai hasil validasi data yang telah dilakukannya.

"Jumlah itu pun belum termasuk tenaga sukarela di RSUD Massenrempulu. Sehingga total tenaga honorer sekitar 3.000 orang yang bersumber dari APBD," jelasnya.

Ia menambahakan, tapi dari rasionalisasi tenaga sukarela tersebut akan ada pengecualian bagi tenaga sukarela dengan sumber anggaran dari APBN.

Sehingga bagi tenaga sukarela seperti petugas kebersihan dan tenaga honorer guru serta pengemudi tidak akan dilakukan rasionalisasi.

Terpisah Wakil Bupati Enrekang, Asman mengatakan dalam rasionalisasi tenaga honorer tersebut, harus ada solusi bagi mereka yang tak lolos asesment nantinya.

Solusi yang dimaksud yakni memberikan pemberdayaan dan pembekalan keterampilan bagi yang tak lolos asesment.

Seperti kerjasama dengan lembaga pelatihan tenaga kerja dan usaha sehingga mereka bisa tetap memiliki keahlian yang bermuara pada penghasilan secara ekonomi saat kontraknya diputus.

"Jadi jangan langsung dilepas begitu saja, paling tidak kita harus bisa beri solusi dengam memberikan pembekalan keahlian sesuai bidangnya," tegas Asman. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez