Anggaran Drone Kebakaran Disoal DPRD Makassar, Danny Tetap Siapkan Rp 3 Miliar di APBD-P

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengabaikan masukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. 

Dalam rapat paripurna pandangan fraksi pada Selasa (28/9/2021) lalu, legislator DPRD meminta Pemkot meninjau ulang penganggaran drone kebakaran.

Nilainya dianggap cukup besar, satu drone seharga Rp200 juta.

Sementara drone kebakaran ini rencananya dimiliki oleh 15 kecamatan di Makassar.

Sehingga pengadaan tersebut akan menyedot anggaran Rp3 miliar di APBD Perubahan.

Moh Ramdhan Pomanto saat memberikan jawabannya dalam paripurna atas pandangan umum fraksi terkait APBD Perubahan tidak menyampaikan akan merevisi anggaran tersebut.

Danny mengatakan, penganggaran drone kebakaran pada setiap kecamatan telah dipertimbangkan.

Dilihat dari data wilayah dengan beberapa urgensinya.

"Drone dapat digunakan sebagai informasi visual kepada Command Center pada Dinas Pemadam Kebakaran," ucap Danny Pomanto, Rabu (29/9/2021).

Fungsi lainnya, sebagai informasi visual dalam pembukaan akses jalur armada pemadam kebakaran pada lokasi kebakaran.

"Serta sebagai alat analisa bantuan bencana kebakaran yang tetap dalam respon tim sesuai standar pelayanan minimal," jelasnya.

Sementara skema jalur evakuasi pada setiap kantor pemerintahan telah menjadi hal yang wajib dan utama bagi gedung pemerintahan dan Swasta.

"Kantor pemerintah dan swasta tetap menyiapkan skema jalur evakuasi dan wajib menyiapkan alat pemadam ringan," tuturnya.

Selain itu, simulasi ke masyarakat juga menjadi agenda rutin Dinas Pemadam Kebakaran tiap tahun.

Mereka memberi pencegahan dan pengendalian pada bencana kebakaran.

Sebelumnya, anggota DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso meminta eksekutif meninjau ulang anggaran tersebut.

Kata dia, seharusnya pengadaan didasari dengan data wilayah yang selama ini terjadi kebakaran.

Bahkan yang menjadi langganan kebakaran di tempat sama. (*)