Tribun Makassar
Rudianto Lallo Desak Pemkot Makassar Gelar Belajar Tatap Muka, Begini Reaksi Wawali Fatmawati RMS
Ketua DPRD Makassar ini menyampaikan pembukaan sekolah tidak bisa dilakukan 100 persen.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pendidikan Kota Makassar membahas persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Pembahasan dilalukan bersama Pemerintah Kota Makassar, akademisi UNM, PGRI, dan persatuan sekolah swasta di Makassar.
Berlangsung di Kantor Dewan Pendidikan Makassar, Jalan Pongtiku, Kalukuang, Makassar Sulawesi Selatan, Selasa (28/9/2021).
Ketua Dewan Pendidikan Makassar, Rudianto Lalo menegaskan, tidak ada alasan menunda PTM.
Makassar sudah memenuhi kriteria dengan mengantongi status PPKM level 4 dan zona kuning.
"Artinya ini aman sehingga hasil diskusi tadi tidak ada alasan lagi kita menunda," tegas Rudianto Lallo kepada tribun-timur, Selasa (28/9/2021).
Ketua DPRD Makassar ini menyampaikan pembukaan sekolah tidak bisa dilakukan 100 persen.
Dilakukan secara bertahap, hanya dua SMP perwakilan tiap kecamatan.
"Sudah dua tahun lebih kita tidak gelar tatap muka yang efeknya besar," jelasnya.
RL-akronim namanya menilai, kualitas pendidikan menurun selama pandemi.
Pembelajaran daring dianggap tidak efektif dibandingkan tatap muka.
"Ini mempengaruhi angka putus sekolah makin bertambah di Makassar," ungkapnya.
Pihaknya merekomendasikan, agar sekolah memberi keleluasaan kepada siswa untuk memilih.
Ikut pembelajaran virtual atau tatap muka langsung.
"Kalau memang berdasarkan survei ditemukan ada anak yang lebih suka belajar daring, maka yang tidak suka pembelajaran daring, bisa tatap muka," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdy Masse mengatakan, Makassar sudah seharusnya melaksanakan PTM.
Baginya, Pemkot Makassar tidak mau gegabah, harus mempersiapkan segala sesuatu jelang PTM.
"Hari ini rapat lanjutan dengan dewan pendidikan yang intinya kita penuh kehati-hatian," ujarnya.
Rencana keputusan tersebut dimulai awal Oktober 2021.
Soal sarana prasarana juga harus dikuatkan untuk mendukung PTM. (*)