Empat Kecamatan Belum Layak PTM di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat ada empat kecamatan yang belum layak melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Makassar.

Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Manggala, Mariso, Rappocini dan Tallo.

Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar Nielma Palamba mengatakan, kecamatan tersebut tidak memenuhi standar PTM dari segi sarana prasarana dan kesiapan belajar.

Misalnya, di Kecamatan Manggala persentase kelayakan prasarana hanya 87,92 persen, di Kecamatan Mariso tidak layak dari segi kesiapan belajarnya sehingga total nilainya hanya 83,80 persen. 

Sementara di Rappocini tidak layak dari kesiapan belajar dengan bobot nilai 89,46 persen, serta di kecamatan Tallo juga tidak layak dari segi kesiapan belajar dengan total nilai 87,62 persen.

Kecamatan lainnya yang dianggap layak PTM memiliki bobot nilai diatas 90 persen.

"Ada empat indikator dalam penilaian kelayakan PTM antara lain administrasi, sarana prasarana, kesiapan belajar, dan faktor risiko, itu yang kita kalkukasi nilainya untuk menentukan kelayakan," ucap Nielma Palamba.

Lanjut Nielma, data tersebut dirampungkan pada bulan Juni lalu, sehingga banyak perubahan setelah pelaksanaan verval tersebut.

Selanjutnya, pihaknya akan kembali melakukan validasi di 15 kecamatan sebelum simulasi PTM pada 4 Oktober 2021 mendatang.

Kabid Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan (MGTK) Disdik Makassar Pantja Nur Wahidin menjelaskan, terkait ketidak layakan empat kecamatan tersebut dipengaruhi oleh sarana prasarana yang ada di tingkatan PAUD.

Pendataan yang dilakukan merupakan hasil verifikasi dan validasi mulai jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP baik swasta maupun negeri.

"Itu sebenarnya gabungan, sarpras tidak layak itu ada di PAUD, sehingga simulasi untuk SMP dipastikan tetap memenuhi syarat PTM," jelasnya.

Masing-masing kecamatan kata dia akan disimulasikan oleh perwakilan SMP negeri dan swasta. Sehingga totalnya 30 sekolah dari 15 kecamatan di Makassar.

Simulasi dimulai 4 Oktober dengan masa percobaan selama dua Minggu.

Jika dianggap aman dan efektif maka simulasi akan diperluas ke bebrapa SMP dan akan disasar siswa SD.

"Sementara simulasi ketiga nanti pada bulan November sudah menyasar PAUD sembari kita perbaiki sarprasnya," tutupnya. (*)