Sejarah 18 September 1948 Puncak Pemberontakan PKI Madiun, Begini Latar Belakang hingga Penyelesaian

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada bulan September ini, dikenang sebagai salah satu peristiwa kelam di Republik Indonesia.

Tepatnya pada 18 September 1948, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, Jawa Timur.

PKI sendiri adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966.

PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan.

Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Social Democratische Vereniging (ISDV).

ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet pada tahun 1914.

Melansir Kompas.com, Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham marxisme-komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia.

Cara yang Sneevliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang.

Pada kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH).

Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil.

Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam.

Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, SI Merah (Komunis) dan SI Putih (Agamis).

Pada tahun 1924 diadakan kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berikut latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia.

Peristiwa itu terjadi di Madiun, Jawa Timur, pada pertengahan tahun 1948.

Latar Belakang

Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun 1948 adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan Perjanjian Renville.

Pihak Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda adalah pihak yang diuntungkan, sedangkan Indonesia pihak yang dirugikan.

Setelah mundurnya Amir dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet baru.

Mendapati kondisi ini, Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Dalam menjalankan rencananya Amir tidak sendirian, ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri terutama komunis.

Salah satunya yakni pemimpin PKI, Musso, yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun.

Rencananya tidak hanya Madiun saja, mereka berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri.

Di Solo mereka merencanakan untuk menculik para tokoh di Solo dan kemudian dibunuh.

Selain itu, mereka juga berencana untuk mengadu domba TNI setempat.

Jalannya Pemberontakan

Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan propaganda antipemerintahan.

Gerakan selanjutnya adalah aksi mogok kerja oleh kaum buruh.

Setelah itu mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara.

Adapun tokoh-tokoh yang dibunuh di antaranya ialah Kolonel Sutarto, Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo dan dr. Moewardi.

Puncak dari pemberontakan itu terjadi pada 18 September 1948.

Setelah Madiun ditaklukkan, mereka mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia.

Penyelesaian

Untuk mengatasi kondisi Madiun yang kacau, pemerintah Indonesia pada 20 September 1948 mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution.

Di bawah komando Kolonel Abdul Haris Nasution pasukan berhasil menumpas para pemberontak.

Amir Syarifuddin dan Musso melarikan diri.

Musso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Kabupaten Ponorogo.

Namun, jejak Musso terdeteksi dan dia ditembak mati.

Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Artikel ini telah tayang di Intisari-Online.com dengan Judul "Sejarah Latar Belakang dan Tujuan Pemberontakan PKI Madiun 1948