Manfaat dan Hal Perlu Diperhatikan untuk Mewujudkan Pemerintah Responsif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prinsip pemerintahan yang responsif adalah pemerintah yang mesti peka terhadap masalah yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat.

Pemerintah yang responsif, tentunya adalah wujud pemerintahan yang menjadi keinginan luhur setiap warga negara.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Sangkala  memaparkan manfaat pemerintahan yang responsif.

"Meningkatkan pemberian layanan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan," katanya dalam Podcast Sekolah Birokrasi Seri #5, Jumat (17/9/2021).

Manfaat lainnya adalah menjadikan pemerintah lebih demokratis, partisipatif dan informatif dengan melibatkan warga masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan maupun penyediaan berbagai macam layanan.

Pemerintah yang responsif juga bisa mendorong adanya kolaborasi, mendorong kreatifitas, dan inovasi.

"Serta membuat kebijakannya lebih relevan mencerminkan kebutuhan dan keprihatinan warga atas atas nasib mereka," katanya.

Dalam prinsip membangun pemerintahan yang responsif, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

"Pertama integritas, kedua kepercayaan atau trust, ketiga pelayanan atau service dan keempat akuntabilitas," katanya.

Secara spesifik, responsivitas terjadi pada beberapa hal, seperti informasi yang memungkinkan, partisipasi untuk memberikan akses informasi, dan konsultasi dengan melibatkan warga negara dalam pengambilan kebijakan publik.

"Pengambilan keputusan dengan melibatkan warga melalui kegiatan bagaimana mendesain bersama atas pilihan kebijakan dan memproduksi bersama bebagai komponen layanan dan bagaimana penyampaian terhadap layanan tersebut," katanya.

Untuk mewujudkan itu semua, Prof Sangkala menyebutkan butuh upaya serius.

Upaya yang dimaksudkan yakni merespon dengan efesien dan efektif terkait kebutuhan warga.

Lalu, berupaya untuk memenuhi peningkatan permintaan warga dan makin menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah harus bisa diatasi.

"Peningkatan dilajukan dengan sekaitan kompetensi, memperbaiki etika pelayanan publik yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah," katanya.