Pungli

Surat untuk Jokowi: Valentino Rosi Juga tidak Mungkin Peroleh SIM C di Indonesia.

Beberapa keluhan dia sampaikan, mulai dari warga yang terpaksa membayar lebih hingga menyuap agar bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Editor: Muh. Irham
yultin rante/tribuntoraja.com
ilustrasi tes untuk mendapatkan SIM 

TRIBUN-TIMUR.COM - Unggahan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berisikan permintaan membenahi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) serta Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) viral di media sosial.

Surat tersebut ditulis di Twitter oleh pegiat antikorupsi Emerson Yuntho yang pernah menjadi peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan akunnya @emerson_yuntho.

Beberapa keluhan dia sampaikan, mulai dari warga yang terpaksa membayar lebih hingga menyuap agar bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Karena terlalu buruknya sistem untuk mendapatkan SIM di Indonesia, Emerson bahkan menyindir Lewis Hamilton dipastikan akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia.

Berikut narasinya:

"Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak @jokowi Permintaan Membenahi Samsat dan Satpas Tembusan

1. @mohmahfudmd Menko Polhukam

2. Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kapolri"

Dalam suratnya dia menulis:

"Dengan Hormat, Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Satuan Administrasi SIM (SATPAS) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan.

Praktik pungli dan calo di SAMSAT dan SATPAS hampir merata terjadi di seluruh Indonesia.

Sudah banyak keluhan disampaikan warga baik secara resmi atau melalui media sosial, jikapun keluhan ditindaklanjuti namun perbaikan hanya berjalan semusim.

Tidak lama pungli dan calo muncul kembali. Terkait layanan administrasi kendaraan di SAMSAT, warga seringkali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas.

Membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah. Praktik pungli dan percaloan juga terjadi dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM di SATPAS.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved