Besok Presiden Jokowi Kunjungi Sulsel, Apa Kabar Proyek Kereta Api Makassar-Parepare?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo, Kamis (9/9/2021).

Rencananya, orang nomor 1 di Republik Indonesia itu akan bertemu dengan Forkopimda di Sulsel, meninjau vaksinasi hingga meresmikan bendungan di Wajo.

Lalu apa kabar dengan proyek strategis nasional kereta api (KA) Makassar-Parepare?

Seperti diketahui, konstruksi KA Makassar-Parepare dimulai Maret 2015 lalu, dan ditargetkan beroperasi pada 2018. Namun proyek itu tak selesai sesuai target dengan berbagai alasan. Salah zatunya

Dilansir laman kemenkeu.go.id, Proyek Perkeretaapian Makassar-Parepare  pengembangan tahap pertama Jaringan Kereta Api Nasional Trans Sulawesi yang juga tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yang pembangunannya dimulai dari Sulsel.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan provinsi yang mempunyai perkiraan pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2011.

Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, dioperasikan, dan dipelihara melalui APBN dan skema KPBU tersebut, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani mengikuti webinar Masyarakat Perkeretaapian Indonesia tentang pengoperasian Kereta api Sulsel, yang dilakukan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/8/2021) lalu.

Ia berharap kereta api Makassar-Parepare bisa beroperasi pada 2022 mendatang.

Diketahui, pembangunan perkeretaapian di Sulawesi, dimulai pada 2015 lalu, dengan jalur Makassar-Parepare sepanjang 145 Km. 

"Berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah yang sangat besar dalam hal pengadaan lahan, diharapkan pembangunan jalur kereta api ini dapat beroperasi pada 2022," kata Abdul Hayat kala itu.

Hayat menambahkan, awal pembangunan jalur kereta api ini dimulai di Kabupaten Barru.

Pelaksanaan pembangunannya pun menghadapi banyak kendala, seperti pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep dan Maros.

Namun berkat kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab Pangkep, Maros, Barru dan Parepare, dapat menyelesaikan masalah yang ada.

"Peran pemerintah dalam percepatan pembebasan lahan, diantaranya, melakukan peninjauan lapangan bersama tim Forkopimda Sulsel. Dimana dihadiri saya sendiri, Kasdam XIV Hasanuddin, Wakapolda Sulsel, Kepala BPN Sulsel, Kepala Kejati Sulsel, dan stakeholder yang terkait," katanya.