Bursa Panglima TNI
Ferdinand Protes Politisi PDIP yang Dukung Andika Perkasa Jadi Panglima TNI 'Anda Mewakili Siapa?'
Tidak hanya mendukung Jenderal Andika Perkasa, Effendi juga mendukung Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (
Namun, jika pernyataannya mewakili dan merasa mewakili partai atau Komisi I DPR maka pernyataan Effendi Simbolon bisa dikategorikan offside.
Oleh karena itu pernyataan Effendi Simbolon itu patut diklarifikasi, apakah pernyataannya sebagai penyataan pribadi atau sikap partai atau DPR.
Ferdinand pun mengimbau, sebagai anggota partai, Effendi Simbolon harus menahan pernyataan - pernyataan yang belum tentu nanti bisa seirama dengan sikap partai.
"Karena itu akan membuat friksi dan perbedaan internal," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, kegiatan dukung mendukung terhadap sosok calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang absurd.
Karena pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI adalah sebuah rutinitas organisasi belaka. Selain itu pergantian Panglima TNI juga bukan kompetisi politik layaknya pemilihan terbuka.
"Semua ada aturannya, dipilih oleh Presiden sebagai hak prerogatif Presiden," ujar Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).
Dalam kesempatan ini Julius juga mengungkapkan, sepanjang dua bulan terakhir sudah ada dua kelompok yang membuat acara untuk mendukung KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.
Ternyata, setelah ditelusuri, kedua acara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.
Kedua acara tersebut jelas merugikan marwah institusi TNI AL dan KSAL secara pribadi.
"Karena kami adalah institusi negara yang loyal tegak lurus kepada Presiden RI, tidak berpolitik apalagi menggalang dukungan," tegasnya.
Selain Jenderal Andika Perkasa, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga menguat untuk menggantikan posisi Hadi.
Jika merujuk pada matra, saat ini Angkatan Laut yang mendapat giliran memegang tongkat komando TNI.
Namun semua keputusan tetap berada di tangan Jokowi selalu presiden.
DPR Belum Terima Surat Presiden Jokowi