Breaking News:

Tribun Sulsel

Sekprov Sulsel Tekankan Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat Tepat Sasaran

Ditambah lagi dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan (6/9/2021).

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani, berharap, kereta api Makassar-Parepare bisa beroperasi tahun 2022 mendatang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani, mengingatkan semua stakeholder terkait untuk memperhatikan akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pemerintah.

Tidak lain agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini, bantuan kepada masyarakat perlu dirapatkan dan dikoordinasikan dengan baik," kata Abdul Hayat, saat membuka Rapat Pemutakhiran Data KPM, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (25/8/2021).

Pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini, lanjut Abdul Hayat, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian mereka.

Ditambah lagi dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan (6/9/2021).

Tentunya berpotensi pada semakin menurunnya kondisi ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Hayat mengharapkan seluruh program jaring pengaman sosial dan Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras (BB) PPKM, agar dipercepat penyalurannya sebagai upaya pemulihan ekonomi.

"Ini sesuai dengan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti oleh Mendagri, Kapolri, Kejati, agar proses penyaluran bantuan tersebut diharapkan mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Hayat.

Diketahui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Sulsel mencapai 5.870.450 juta orang.

Pemprov Sulsel sendiri berkolaborasi dengan Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPKP Sulsel, dan BPK RI dalam penyaluran bantuan tersebut.

Hadir dalam rapat ini, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Asisten I Pemerintahan Tautoto dan Kesra Provinsi Sulsel.

Hadir juga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan para Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sulsel.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved