Breaking News:

Tribun Wajo

Nasib 122 Honorer K2 yang Lolos CPNS 2013 di Wajo Mulai Dibahas Khusus BKN

Sebab, kebanyakan honorer K2 itu mengajar di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA).

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat berkunjung ke Kanreg IV BKN Makassar, terkait nasib honorer K2 yang lolos CPNS 2013 lalu, Sabtu (21/8/2021). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Jalan panjang bagi 122 honorer K2 yang lulus seleksi CPNS 2013 silam masih harus ditempuh.

Pasalnya, hasil audiensi Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Pemerintah Kabupaten Wajo, hanya menghasilkan saran agar persoalan itu dibawah ke DPR RI, Sabtu (21/8/2021).

Duduk persoalannya adalah, 122 honorer K2 yang lolos CPNS 2013 silam, hingga saat ini belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Sesuai dengan saran Pak Plt Kanreg tadi bahwa kita diminta untuk aspirasikan ke DPR RI karena ini sudah masuk pada ranah peraturan pemerintah," kata Bupati Wajo, Amran Mahmud.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Wajo tidak akan berpangku tangan mengenai nasib 122 honorer K2 itu.

"Kita tetap akan fasilitasi sampai di pusat sesuai dengan aturan yang berlaku. Insyaallah kita akan jadwalkan untuk ke pusat, dan sesuai janji saya, untuk perwakilan honorer K2 sebanyak 10 orang akan saya biayai secara pribadi ke Jakarta," katanya.

Amran Mahmud mengklaim telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui komunikasi istrinya, Siti Maryam yang merupakan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Wajo.

Sebab, kebanyakan honorer K2 itu mengajar di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA).

"Saya selalu mengaspirasikan apa yang menjadi harapan honorer K2 kita pada beberapa kesempatan ketika bertemu anggota DPR RI ataupun pejabat dari BKN. Bahkan istri saya pun turut membantu mengaspirasikan melalui Pimpinan Pusat Aisyiyah," katanya.

Ketua DPD PAN Wajo itu berharap, agar apa yang menjadi aspirasi para honorer K2 untuk segera diterbitkan NIPnya bisa dikabulkan.

"Kita berharap aspirasi kami dikabulkan dan kami selaku pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi dari BKN sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Wajo, Herman, menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh honorer K2 ini harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah 56 tentang pengangkatan Honorer yang salah satu pointnya, bahwa pengangkatan honorer K2 tidak berasal dari sekolah swasta.

"Intinya, (Plt) Kepala Kanreg Regional IV menegaskan bahwa masalah ini tetap mengacu pada PP 56. Beliau hanya menyarankan untuk melalui jalur kebijakan politik," katanya.

Kedatangan Amran Mahmud Kantor Regional (Kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar didampingi sejumlah pihak.

Ada Sekretaris Komisi I DPRD Wajo Haeruddin, Anggota Komisi III DPRD Wajo, Andi Mulyadi, Pj Sekretaris Daerah, Andi Ismirar Sentosa, Kepala BKPSDM Wajo, Herman bersama jajaran, serta perwakilan guru honorer K2 sebanyak 10 orang.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved