Permintaan Taliban ke Pegawai Pemerintahan: Tetap Bekerja Seperti Biasa

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, kelompok Taliban mengeluarkan amnesti massal bagi pegawai Pemerintahan Afhghanistan.

Para pegawai pemerintahan di semua sektor juga diminta untuk tetap bekerja seperti biasa.

Kabar amnesti tersebut muncul setelah banyak kalangan takut para pemberontak akan melakukan balas dendam kepada mereka.

Mereka yang ketakutan kebanyakan bekerja di pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang mendapatkan dukungan Barat.

Dilansir BBC, ketakutan juga disuarakan warga Afghanistan yang pernah bekerja dengan pemerintah AS sebagai penerjemah.

"Pengampunan umum sudah diberikan. Jadi kalian semua harus tetap bekerja seperti biasa," ujar Taliban dilansir AFP Selasa (17/8/2021).

Taliban dikenal karena menjalankan hukuman brutal dan dituding melakukan kejahatan perang, namun mereka bantah.

Sementara itu dari Washington, AS menyatakan mereka bisa mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah.

Syaratnya, pemberontak harus menghormati hak-hak perempuan dan mencegah kelompok ekstrem seperti Al-Qaeda.

Dalam konfernsi pers, juru bicara kementerian luar negeri, Ned Price, menerangkan akan memantau setiap kebijakan Taliban.

"Pemerintahan Afghanistan yang baru harus menerapkan hak dasar bagi rakyatnya, tidak mendukung teroris. Mereka mendukung perempuan dan gadis bisa bekerja sama dengan kami," kata dia.

Ia menyebut negosiator andalan Washington, Zalmay Khalilzad, tengah berada di Qatar dan terus menjalin kontak dengan milisi.

Price mengakui beberapa dialog yang dilakukan Khalilzad dengan pemberontak berlangsung secara kondusif.

"Sekali lagi, jika menyangkut Taliban, kami harus mengamati tindakan daripada menelan ucapan mereka," katanya.

Militer AS dilaporkan menjalin kontak dengan pemberontak, terutama menyangkut status bandara di ibu kota Kabul.