Andi Sudirman, Danny Pomanto, Adnan IYL Bertemu di Gedung Keuangan Negara, Apa Dibahas?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah kepala daerah hadir diacara Bedah Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 di Gedung Kuangan Negara (GKN) II, Jl Urip Sumoharjo Makasar, Kamis (12/8/2021).

Hadir Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Bupati Gowa Adnan PurIchta Ichsan, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung.

Turut hadir Kepala DJPb Sulsel Syaiful, Kepala Perwakilan BPK Sulsel Paula Henry Simatupang dan Kepala BPKP Sulsel Arman Sahri Harahap.

Tak hadir Bupati Jeneponto Iksan Iskandar juga Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Keduanya diwakili Sekretaris Daerah masing-masing.

Bedah LKPD Tahun Anggaran 2020 digelar melalui Focus Group Discussion (FGD).

Kepala DJPb Sulsel, Syaiful mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

Menghadirkan 7 kepala daerah dari 25 Pemda di Sulsel termasuk Plt Gubernur Andi Sudirman.

"Kami hadirkan juga Pak Paula dari BPK dan Pak Arman dari BPKP sebagai narsumber utama," ujarnya, Kamis (12/8/2021).

Agar menambah wawasan dan memotivasi Pemda untuk mengedepankan akuntabilitas keuangan daerah, terutama di masa pandem.

Hasil dari FGD, lanjut Syaiful, untuk menyempurnaan laporan aset pemeriksaan dan hasil rekomendasi BPK.

"Kebetulan yang hadir ini belum meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK," katanya.

Seperti diketahui tujuh Pemda yang meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Yakni Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pemkab Gowa, Pemkab Takalar.

Pemkab Jeneponto, Pemkab Bulukumba dan Pemkab Tana Toraja.

Syaiful mengatakan, DJPb merupakan representasi Menteri Keuangan yang diberi kewajiban melakukan pendampingan.

Baik keuangan pusat maupun keuangan daerah.

"Tugas kami memberi rekomendasi terbaik mencari sumber pembiayaan baru. Produk bermanfaat bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Ia pun berharap, kegiatan ini meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. 

Sehingga sejalan dengan isu pandemi Covid-19.

Syaiful juga menyinggung terkait data Badan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Q2 di Sulsel 7,66 persen yoy, jauh lebih tinggi dari nasional 7,07 persen," katanya.

"Kita harap itu dijaga, kami juga mempercepat realisasi APBN," ujarnya.

Apalagi fokus utama pemulihan ekonomi tertopang dana APBN dan APBD.

Sehingga itu menjadi faktor kedua tertinggi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7,07 persen, sisi ekspor pertama.

Namun ia menyayangkan, realisasi DAK fisik di Sulsel baru mencapai 13,76 persen.