Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Timor Leste

22 Tahun Merdeka, Timor Leste Masih Pakai Rupiah Selain Dollar AS, Belum Punya Mata Uang Sendiri?

Hanya saja sejak nama Timor Timur berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste, mata uang dolar Amerika Serikat dipakai dan juga Rupiah Indonesia.

Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: mercado.co.ao
Bendera negara Timor Leste. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejarah Timor leste merdeka dimulai tahun 1999 saat dilakukan Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden BJ Habibie pada  Agustus 1999.

Baru pada 20 Mei 2002 terbentuklah negara Timor Leste sebagai negara dengan kedaulatan penuh, lepas dari Republik Indonesia.

Hanya saja sejak nama Timor Timur berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste, mata uang dolar Amerika Serikat dipakai dan juga Rupiah Indonesia.

Pasalnya, ketika merdeka, Timor Leste menjadi satu diantara negara-negara di dunia yang tidak memiliki mata uang sendiri.

Ada jenis uang bernama Centavo yang dipakai sebagai alat pembayaran berbentuk koin, tapi diproduksi dan dipasok langsung dari Portugal.

Karena mereka menggunakan dolar AS sebagai mata uang nasional, maka nilai dan bentuknya sama dengan yang beredar di Amerika Serikat.

Sementara uang dolar AS disuplai secara langsung dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sejak tahun 2000.

Dikutip dari Ajaib.co.id dalam berita 22 Tahun Merdeka, Mata Uang Timor Leste Masih Pakai Dolar AS, penggunaan dolar AS sebagai mata uang Timor Leste ditegaskan Administrasi Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET).

Aturan yang dibuat UNTAET kala itu menyebutkan penggunaan dolar AS hanya dilakukan selama dua hingga tiga tahun.

Namun, pada praktiknya aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Hingga 22 tahun mereka merdeka.

Karena masih menggunakan dollar, tentu saja Timor Leste dikendalikan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Termasuk keputusan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga, serta kebijakan ekonomi lainnya yang turut menentukan nilai dari mata uang tersebut.

Tidak hanya itu, Departemen Keuangan AS juga dapat mendikte ketentuan soal perdagangan wilayah.

Dengan begitu, gaji pegawai negeri, pajak, dan pembayaran lain yang wajib dibayarkan kepada otoritas publik harus menggunakan dolar AS.

Sedangkan untuk kontrak swasta pelaksanaannya bisa menggunakan mata uang lain. Sungguh begitu tergantung dengan negara lain.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved