4 Calon Ketua Golkar Bulukumba Minta Nirwan Mundur Sebagai Plt

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke X DPD Partai Golkar Bulukumba sudah di depan mata.

Jika sesuai jadwal, Musda bakal berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 31 Juli-1 Agustus 2021.

Proses pengambilan formulir juga telah selesai. 

Mulai hari ini, Rabu (28/7/2021), telah memasuki tahapan pengembalian formulir.

Pengembalian formulir ini berlangsung hingga Kamis (29/7/2021) besok.

Namun, kini polemik terjadi diantara calon ketua partai berlogo beringin itu.

Plt Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin, dinilai telah menunjukkan pertarungan yang tidak adil.

Itu disampaikan oleh calon ketua Golkar yang sebelumnya telah mengambil formulir pendaftaran.

Mereka adalah Mantan Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, Mantan Ketua Golkar Andi Hamzah Pangki, dan politisi Golkar yang juga telah mengambil formulir lainnya seperti Irwan Nasir dan Nasri Tabba.

AM Sukri menyebut Nirwan tidak boleh maju dalam musda kali ini, jika ingin maju maka Nirwan harus mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Karateker ketua (Nirwan) tidak boleh maju, kalau mau maju harus mundur dulu jadi Plt. Kalau kondisi begini kan tidak fair," beber Sukri Sappewali, Selasa (27/7/2021) malam.

Andi Hamzah Pangki menambahkan, Nirwan telah menunjukkan praktek yang salah dalam memuluskan jalannya sebagai ketua Golkar defenitif.

Salah satunya dengan mengganti seluruh pimpinan kecamatan (Pincam) sebelum pelaksanaan musda.

Padahal seharusnya, kata AHP akronim nama Hamzah Pangki, itu tidak boleh dilakukan.

Karena dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) 02, musyawarah kecamatan (Muscam) baru bisa dilakukan setelah 3 bulan pasca musda.

"Ini kan menguntungkan Nirwan. Kalau seluruh pincam yang diangkat Nirwan yang dipakai suaranya saat musda, maka tidak usah kita maju, kita mundur saja. Kan sudah jelas arahnya," sesal AHP.

Agar musda berjalan fair dan menghasilkan pemimpin yang baik, maka harus menggunakan pincam yang lama.

Pasalnya, pincam yang lama telah 'berdarah-darah' membesarkan Partai Golkar.

AHP juga menkritisi job and propper test sesuai dengan agenda yang dibuat oleh panitia.

Termasuk syarat memasukkan dukungan 30 persen saat pengembalian formulir.

"Seharusnya seluruh calon itu ikut fit and propper test. Kemudian terkait dukungan 30 persen itu harusnya di buka pada saat pelaksanaan musda," jelas AHP.

Olehnya itu, AHP mengaku telah menyurat ke DPD I Golkar Sulsel untuk menyampaikan polemik ini.

Mereka menganggap jika pelaksanaan musda kali ini hanya menguntungkan satu calon. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi