Polemik Pasar Pakalu, Lahan Dikuasai Kodim Bikin Chaidir Syam dan DPRD Maros Bertindak

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah puluhan tahun pasar Pakalu, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, tak pernah diperbaiki.

Padahal kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Beberapa tahun lalu, pasar tersebut juga pernah kebakaran.

Namun pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros belum pernah memperabaikinya.

Selama 10 tahun Hatta Rahman menjabat sebagai Bupati Maros, pasar satu-satunya di Kecamatan Bantimurung tersebut tak pernah direnovasi.

Padahal sebelum diganti oleh Chaidir Syam sebagai bupati, Hatta Rahman gencarkan pembangunan pasar.

Namun Bantimurung tak dapat jatah. Meski kondisi pasar sudah sangat memprihatinkan, namun sejumlah pedagang memilih bertahan.

Pedagang beralasan, belum ada pasar baru yang dibangun pemerintah.

Bupati Maros sebelumnya tak membangun pasar Pakalu, karena lahan tersebut diklaim oleh Kodim 1422 Maros.

Kini pedagang pasar Pakalu, kembali memperjuangkan supaya kondisinya diperhatikan pemerintah.

Mereka datang ke kantor bupati Maros, untuk menemui Chaidir Syam, pada Kamis 22 Juli 2021 kemarin.

Sebenarnya, para pedagang datang ke kantor DPRD Maros, untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Namun Chaidir Syam meminta supaya RDP digelar di ruang kerjanya.

Warga menyebut RDP di ruang bupati adalah pertama di Maros. Selama ini RDP hanya digelar di kantor DPRD.

RDP tersebut dihadiri perwakilan pedagang,  Ketua DPRD Maros, Patarai Amir, Dandim 1422 Maros,  Letkol Inf Budi Rahman, Camat Bantimurung, Asrul Rifai Rahman, Kepala Pasdar Pakalu, Saharuddin dan beberapa anggota DPRD Maros.

Mereka yang hadir mendengar keluhan para pedangang pasar yang tak pernah diberi perhatian.

Perwakilan pedagang pasar Pakalu, Ramli menyampaikan kondisi pasar yang tidak layak namun belum pernah diberi solusi oleh pemerintah.

Bahkan pihak Kodim yang mengklaim dan mengusai lahan pasar tersebut memungut biaya retribusi.

"Dulu kami berjualan dengan mengikuti aturan Pemda dalam hal ini Kopumdag Maros. Namun tiba-tiba ada pengambilalihan lahan pasar oleh pihak TNI AD," kata dia.

"Hal itu membuat kami bingung. Ya tidak ada masalah jika diambilalih, asalkan ada kesepakatan," kata dia lagi.

Pihak TNI AD pun tak segan memungut biaya retribusi kepada para pedagang.

Pihak pedagang tak masalah jika dimintai retribusi asalkan ringan.

"Kami dari pihak pedagang pasar Pakalu meminta keringanan atas besaran retribusi yang dibayarkan kepada pihak TNI AD, jika memang pasar Pakalu diambil oleh Kodam XIV/Hasanuddin," kata dia.

Retribusi yang dipungut pun bervariasi sesuai dengan zona atau lokasinya. Mulai dari Rp 200 .000 sampai Rp 400.000 per bulan.

Retribusi untuk zona A mencapai Rp 400.000, zona B Rp 250.000, zona C, Rp 200.000.

Pedagang minta retribusi zona A dan B diturunkan menjadi Rp 150.000, zona C jadi Rp 50.000.

"Kami juga meminta keringanan iuran per meter sebesar Rp 5.000," kata dia.

Pedagang juga meminta kepada Kodam besaran iuran sesuai dengan yang telah diberlakukan oleh Pemkab Maros.

"Kami berharap untuk penagihan iuran retribusi diberlakukan satu pintu," kata dia.

Dandim 1422 Maros Letkol Inf Budi Rahman menanggapi permintaan warga.

Ia menjelaskan latar belakang dilakukannya penertiban aset karena pihak TNI termasuk lahan pasar Pakalu.

Menurutnya, akhir - akhir ini TNI banyak kehilangan aset diseluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2018 ada upaya ruslah antara Kemenhan dengan Pemkab Maros, namun gagal karena ada perbedaan nilai.

"Pasar Pakalu secara fisik dikerjasamakan. Namun secara administrasi tidak terdaftar, sehingga ada perintah untuk melaksanakan kordinasi dengan pihak Pemda. Namun menemui kesulitan dengan besaran jumlah yang disepakati," kata dia.

Sambil menunggu program revitalisasi, pasar Pakalu sementara diambil alih oleh Kodam XIV/Hsn.

Ia menegaskan,  TNI AD dalam hal ini Kodam XIV/Hasanuddin tidak ada maksud untuk menindas warga pedagang pasar Pakalu.

"Aspirasi pedagang pasar Pakalu akan kami sampaikan kepada Komando atas, dalam hal ini Pangdam XIV/Hasanuddin," kata dia.

Tanggapan dari DPRD Maros yang disampaikan Amri Yusuf dari Komisi II.

Dia menegaskan tidak ada tupoksi TNI untuk pengolahan pasar. Sehingga tidak mungkin pasar akan dikelola oleh TNI AD.

Untuk itu, aturan pasar tidak boleh diubah kepemilikan tanpa ada persetujuan Pemkab Maros.

Dan pengambilalihan Pasar Pakalu juga harus atas persetujuan DPRD. Karena bangunan di atas pasar Pakalu adalah milik Pemkab.

Ia pun menyarankan sebaiknya mencari lahan untuk mengganti lokasi pasar Pakalu.

Bupati Maros Chaidir Syam mengaku prihatin atas kondisi pasar Pakalu saat ini.

Bangunan yang sudah kumuh masih ditempati berjualan.

Chaidir upayakan akan komunikasi bersama kementrian perdagangan untuk revitalisasi. 

"Namun kendalanya saat ini. Meskipun Pemda Maros sudah mengirim surat permohonan pembangunan pasar Pakalu, tetap tak bisa dibangun," katanya.

Pembangunan pasar Pakalu harus didahului dengan MoU antara pihak TNI dengan Pemkab.

"Ini sementara kami upayakan. Semoga rencana revitalisasi Pasar segera terlaksana," kata Chaidir.

Mantan Ketua DPRD tersebut apresiasi Kodim 1422/Maros karena belum melakukan upaya pengusiran atau upaya paksa pengosongan Pasar Pakalu.

Chaidir juga memerintahkan Dinas Kopumdag Maros untukmenghentikan penarikan retribusi/iuran untuk sementara waktu.

"Retribusi tidak dipungut untuk sementara sampai proses revitalisasi Pasar Pakalu dan persoalan ini menemukan titik temu bersama pihak TNI," kata dia.