Breaking News:

Tribun Enrekang

Rapat Ranpperda, Legislator Pertanyakan Temuan BPK Rp 800 Juta di Baznas Enrekang

DPRD Enrekang menghadirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), rapat pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH AZIS ALBAR
DPRD Enrekang menghadirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam rapat pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang sidang Gedung DPRD Enrekang 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- DPRD Enrekang menghadirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), rapat pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang sidang Gedung DPRD Enrekang.

Legislator Partai Bulan Bintang (PBB) Enrekang, Runjaya Kasmidi mempertanyakan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulses pada alokasi dana hibah yang dikelolah Baznas Enrekang tahun 2020.

Menurut Runjaya, ada total Rp 800 juta anggaran hibah berdasarkan laporan BPK yang dikelolah Baznas Enrekang tidak sesuai ketentuan.

"Apakah sudah ada tindak lanjutnya ini hasil audit BPK Rp 800 juta. Tak usah bertele-tele, kalau sudah ada tindak lanjut bilang ada, kalau tidak ada bilang saja tidak ada,"kata Rum Jaya Kasmidi, Rabu (14/7/2021) siang.

Hal senada juga disampaikan oleh Legislator Demokrat, Djayadi Suleman yang juga mempertanyakan dana hibah Rp 800 juta tersebut.

"Apakah Baznas bisa mempertanggungjawabkan temuan BPK Rp 800 juta itu. Kalau bisa sampaikan sekarang," ujar Djayadi Suleman.

Djayadi juga mempertanyakan soal dana hibah Rp1,5 miliar yang digelontorkan untuk Baznas dari APBD. 

Dana hibah ini menurut dia, tidak dibahas dalam agenda prioritas sebelumnya.

Hibah baru diketahui setelah rapat pembahasan penggunaan anggaran Baznas.

Sementara itu Ketua Baznas Enrekang, drh H Junwar, mengaku akan mempertanggungjawabkan temuan BPK sebesar Rp 800 juta yang dikelolah oleh pihaknya pada tahun 2020.

"Temuan BPK Rp 800 juta itu kami siap pertanggungjawabkan dan laporan kegiatanya sudah ada," jelas H Junwar.

Terpisah, pimpinan rapat gabungan komisi DPRD Enrekang, Zulkarnain, meminta BKAD dan Inspketorat agar segera mengaudit laporan keuangan di Baznas tersebut.

"Inpektorat dan keungan silahkan ditindak lanjuti laporanya pertanggung jawaban di Baznas itu," tegasnya.

Rapat akhirnya diskorsing sidang sampai 22 Juli sambil menunggu hasil audit internal dari inspektorat yang akan dibahas sebelum pandangan fraksi. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved