Wabup Enrekang Tegaskan Politik Uang dalam Pilkades Harus Diperangi

TRIBUNENREKANG.COM, ANGGERAJA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang melaksanakan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di villa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (13/7/2021) pagi.

Acara itu dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan Koordiv Pengawasan Amrayadi dan Wakil Bupati Enrekang, Asman yang sekaligus membuka acara.

Bawaslu menghadirkan pula forkopimda, pendamping desa dan para ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa se-Kabupaten Enrekang.

Khususnya, mereka yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November 2021.

Dalam sambutannya, Asman mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang terkait pendidikan politik tersebut.

Menurutnya, 29 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak November mendatang hampir seluruhnya hadir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang.

Di antaranya Kecamatan Maiwa, Enrekang, Baraka, Malua, Masalle, Bungin, Curio dan Baroko.

Asman menilai, kehadiran Bawaslu sangat strategis untuk  kegiatan seperti ini merubah karakter individu yang ada di masyarakat. 

"Kesadaran politik masyarakat kita hari ini belum sampai pada kesadaran kritis, sehingga perlu dicerahkan,” katanya.

Ketua NasDem Enrekang ini mengatakan saat ini Pilkades menjadi ruang uji coba pada pada sebuah kontestasi politik untuk bisa memerangi politik uang. 

Sehingga diharapkan nantinya akan melahirkan pemimpin yang layak dan berkualitas mulai dari pemimpin tingkat bawah seperti kepala desa.

Sementara Komisioner Bawaslu Enrekang, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal), Ahmad Saleh mengatakan bahwa pelibatan BPD sebagai peserta adalah hal yang penting.

Itu bertujuan untuk memberikan materi pendidikan politik dan pengawasan politik dalam menghadapi Pilkades serentak yang akan digelar pada bulan oktober mendatang. 

Sedangkan, pelibatan pendamping desa tujuanya mendampingi desa dalam proses penyusunan program desa dalam hal kegiatan peningkatan kapasitas dan pendidikan politik. 

Dua lembaga ini menjadi strategis sebagai simpul-simpul informasi terkait tugas pengawasan dan partisipasi politik dalam memerangi politik uang. 

“Diharapkan sinergi dengan  program Bawaslu dalam hal pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif," tutupnya.(*)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez