DJPb Sulsel Apresiasi Pemkab Pangkep, Raih WTP 8 Tahun Berturut-turut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel) kembali menjalin kerja sama dengan salah satu Pemerintah Daerah di Sulsel.

Teranyar, Kepala Kanwil DJPb Sulsel Syaiful bersama Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau meneken Nota Kesepakatan Bersama (MoU) di Gedung Keuangan Negara II Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (9/7/2021).

Syaiful mengatakan, kerja sama ini  mewujudkan komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan daerah secara good governance.

Syaiful juga mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemkab Pangkep meraih opini Wajar Tanpa Pebgecualian (WTP).

"Sebanyak 8 kali Pemkab Pangkajene dan Kepulauan telah berhasil mempertahankan Opini WTP berturut-turut sejak LKPD tahun 2013 hingga tahun 2020," katanya via rilis, Jumat (9/7/2021) siang.

Kerjas ama ini, lanjutnya, sebagai langkah awal dalam mewujudkan komitmen bersama dan peningkatan awareness terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara secara good governance.

Pada kesempatan tersebut, Syaiful menyampaikan peran strategis Dana Transfer dan Dana Desa untuk meningkatkan ruang fiskal dalam rangka pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Pemkab Pangkajene dan Kepulauan perlu menyiapkan strategi terbaik untuk memastikan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa dapat diselesaikan lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan.

Syaiful juga menyampaikan beberapa progress capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan 2 Juli 2021.

Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar -1,69 persen (yoy).

Penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mencapai Rp551,21 miliar atau 54,20 persen dari pagu Rp1,016 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp16,28 miliar atau 84,99 persen dari pagu Rp19,16 miliar.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp412,21 miliar atau 58,79 persen dari pagu Rp701,12 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp82,68 miliar atau 53,59 persen dari pagu Rp154,29 miliar 

DAK Fisik sebesar Rp7,14 miliar atau 11,36 persen dari pagu Rp62,84 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp3,90 miliar atau 50 persen dari pagu Rp7,80 miliar.

Dana Desa sendiri telah realisasi sebesar Rp29,00 miliar atau 40,47 persen dari pagu Rp71,66 miliar.

"Kami memberi apresiasi kepada Pemkab Pangkajene dan Kepulauan sebagai Terbaik ke-3 Kategori Kabupaten Kecil (<100 desa) atas kinerja pengelolaan Dana Desa lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan," katanya.

Perkembangan realisasi DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS dapat diakses oleh Bapak Bupati beserta jajaran Pemda dan Masyarakat pada Aplikasi MINASATA (Aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah).

Aplikasi tersebut berbasis Android yang dapat di unduh secara gratis pada Google Play Store.

Selain fokus terhadap percepatan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa, Kanwil saat ini memberikan perhatian penuh terhadap UMKM melalui sinergi dengan stakeholder seperti Pemda dan Perbankan serta Lembaga Keuangan Non-Bank melalui penyaluran KUR dan UMi. 

"Sampai dengan 2 Juli 2021, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah tersalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp179,96 miliar untuk 5.244 pelaku UMKM dan Pembiayaan UMi sebesar Rp15,03 miliar untuk 4.080 pelaku usaha mikro," ujarnya. (*)