Pemkot Makassar
Acara Satgas Detektor Makassar Recover Dikritik, Netizen: Seperti Inikah Kerumunan yang Dibolehkan?
Acara seremoni berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar dan dihadiri ribuan orang, Jumat (2/7/2021).
TRIBUNTIMUR.COM - Pemerintah Kota Makassar kembali meluncurkan program penanganan Covid-19 di Makassar. Program itu dinamai Satgas Detektor Makassar Recover.
Acara seremoni berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar dan dihadiri ribuan orang, Jumat (2/7/2021).
Satgas Detektor Makassar Recover adalah satgas ketiga yang dibuat oleh Pemkot Makassar di masa pandemi ini.
Sebelumnya telah ada Satgas Pengurai Kerumunan (Raika) dan Satgas Covid Hunter.
Pemkot Makassar mengklaim Satgas Detektor ini terdiri dari 10 ribu relawan. Mereka akan ditempatkan di 5.000 RT se Kota Makassar. Satgas ini terdiri dari tenaga kesehatan dan 306 dokter.
Menurut Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Satgas ini akan melakukan screening dengan menggunakan GeNose kepada seluruh warga Makassar.
“Ibarat perang, mereka ini infanteri di garis depan. Kita tidak menunggu orang sakit, kita akan screening dan monitoring seluruh warga Kota Makassar,” kata Danny Pomanto.
Dalam acara seremoni ini, hadir Ketua DPRD Makassar, Kapolrestabes Makassar, Kapolres Pelabuhan, Dandim Makassar, Kajari Makassar, dan unsur Forkopimda Makassar.
Ahli: Hentikan Gunakan GeNoSe
Dikutip dari kontan.co.id, ahli biologi molekuler, Ahmad Utomo mengimbau pemerintah menghentikan sementara penggunaan alat tes Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNoSe.
Seperti yang diketahui, sejak 1 April 2021, GeNoSe bisa menjadi syarat perjalanan di semua moda transportasi, selain antigen dan PCR.
Penggunaan GeNose berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Utomo mengatakan, penghentian itu dilakukan untuk menunggu hasil validasi eksternal dari kampus merdeka.
Validasi eksternal sebelumnya direncanakan secara independen oleh tim peneliti dari institusi non-UGM dan berlangsung hingga April 2021.
"Ini sudah Juni, sejak Februari belum ada hasilnya. Ini kampus kita benar-benar merdeka ndak untuk melaporkan hasilnya," kata Utomo saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).