Breaking News:

Politeknik Bosowa

Cara Polibos - DJP Kanwil Sulselbartra Tanamkan Kesadaran Pajak Pada Mahasiswa

Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Sulselbartra jajaki kerjasama dengan Politeknik Bosowa (Polibos).

Penulis: Rudi Salam | Editor: Suryana Anas
Humas Polibos
Kunjungan Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sulselbartra, Mauludin Gojali ke Polibos, Jumat (2562021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) jajaki kerjasama dengan Politeknik Bosowa (Polibos).

Hal itu saat kunjungan ini saat Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah, Mauludin Gojali ke Polibos, Jumat (25/6/2021).

Kegiatan ini dilakukan di ruang rapat kampus Polinos dan dirangkaikan dengan koordinasi dan sharing session program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi.  

Mauludin menjelaskan bahwa peran DJP adalah memberikan edukasi pajak dengan melibatkan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk menghasilkan perilaku sadar pajak.

“Dengan adanya kegiatan inklusi Kanwil DJP terhadap perguruan tinggi diharapkan tercipta kesadaran pajak yang dimulai dari masa mahasiswa sebelum nantinya menjadi wajib pajak,” jelas Mauludin, via rilis Humas Polibos.

Edukasi Kanwil DJP Sulselbartra tersebut mendapatkan respon baik dari pihak Direksi Politeknik Bosowa. 

Direktur Politeknik Bosowa, Asrul Hidayat mengatakan bahwa dengan adanya konsep merdeka belajar, tidak menutup kemungkinan bagi program studi lain dalam kurikulumnya memiliki satu bahkan lebih pertemuan pembelajaran khusus membahas masalah pajak.

“Terlebih di Politeknik Bosowa telah memiliki Program Studi (D3) Perpajakan yang pertama di wilayah timur Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kegiatan inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan kementerian yang menaungi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan kepada peserta didik, guru, mahasiswa, dan dosen.

Kedasaran itu dilakukan melalui integrasi muatan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum, rencana pembelajaran, dan teks bacaan. 

Hal tersebut menjadi keutamaan dengan melihat dinamika perkembangan global dan untuk menjunjung persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan pasal 36 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

“Kesadaran pajak merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang terintegrasi serta terinternalisasi dalam mata kuliah wajib umum pada institusi pendidikan tinggi yaitu Pancasila, Kewarganegraan, Bahasa Indonesia, dan agama,” jelasnya.

Dosen pun, kata dia, diharapkan menjadi role model yang menanamkan kesadaran pajak melalui kekerapan intensitas penyampaian informasi tentang pajak kepada mahasiswa. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved