Warga Desa Moncongloe Lappara Kesulitan Masuk Sekolah Negeri Akibat Sistem Zonasi

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang ditetapkan pemerintah pusat menuai protes dari orangtua.

Pasalnya banyak dari mereka yang anaknya harus pupus untuk mendaftar di sekolah sebab terhalang jarak.

Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil IV Hasmin Badoa memprotes adanya sistem zonasi.

Ia mengatakan salah satu daerah yang kesulitan akibat sistem zonasi adalah Moncongloe Lappara.

Pasalnya, karena faktor zonasi tersebut, banyak anak usia pelajar di Desa Moncongloe Lappara yang terancam tidak terakomodir di sekolah negeri yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga. 

Hal itu dikarenakan sekolah negeri terdekat dari Moncongloe Lappara bagian dari Kota Makassar.

"Untuk desa Moncongloe Lappara memang belum ada sekolah setingkat SMP. Padahal disana banyak pemukiman warga. Sekolah terdekat dari Moncongloe Lappara ada di Makassar," katanya kepada tribun-timur.com, Jumat (25/6/2021).

"Anak-anak kita tentu sulit bersaing dengan warga Makassar. Karena Pemkot Makassar pasti lebih mengutamakan warganya sendiri untuk belajar di sekolah itu," lanjutnya.

Sementara sekolah terdekat dari Desa Moncongloe Lappara yang padat penduduk itu, berada di Desa Moncongloe yang jaraknya sekitar 7 km. 

"Ini tentu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan masyarakat. Karena kasihan kalau keinginan mereka untuk bersekolah di sekolah negeri harus terhalang oleh zonasi," sebutnya. 

Dia berharap, tahun ini Pemda Maros bisa membangunan gedung sekolah di Desa Moncongloe Lappara.

Mengingat saat ini Moncongloe Lappara merupakan salah satu daerah yang padat penduduk yang dikarenakan lokasi itu merupakan lokasi perumahan.  

"Kami sudah membahas ini kepada Bupati Maros. Tinggal bagaimana pemda Maros dan Disdik menanggapi usulan kami ini. Kalau kami sendiri yang berasal dari Dapil sana tentu berharap akan dibangunkan sekolah yang baru," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Maros, Takdir menuturkan keinginan orangtua termasuk anggota Dewan dari PPP Hasmin Badoa telah diakomodir Pemda Maros. 

Bahkan saat ini pemerintah daerah telah menyurat ke Dirjen Pendidikan untuk permohonan pembangunan gedung sekolah.