Siapa Muhammad Qodari? Bos Lembaga Survei Indo Barometer yang Kampanyekan Jokowi-Prabowo untuk 2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Hastag 'Tangkap Qodari' mendadak trending Twitter pada Minggu (20/6/2021).

Hal ini terjadi setelah Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menggelar syukuran Kantor Sekretariat Nasional Jok-Pro 2024.

Jok-Pro yang dimaksud adalah duet Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024.

Netizen kemudian mendesak kepolisian agar Muhammad Qodari ditangkap karena dinilai telah melanggar konstitusi karena menyuarakan wacana presiden tiga periode.

Muhammad Qodari memang sebelumnya telah kerap menyuarakan wacana Jokowi-Prabowo ini.

Usulan tersebut diajukan Muhammad Qodari untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat.

"Saya deklarator Jokowi-Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi," kata Qodari saat diwawancara di Kompas TV, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Usul Jokowi 3 Periode Paket Prabowo, M Qodari Dibahas Netizen Ada Sebut Loyalis, Penjilat dan Realis

Usulan tersebut juga ia ungkapkan saat menghadiri program Mata Najwa pada Kamis (18/3/2021) lalu.

Saat itu, Muhammad Qodari datang mengenakan kaus bergambar Jokowi dan Prabowo.

Dia mengatakan Jokowi dan Prabowo telah menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia.

"Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini," bebernya.

Soal kaus yang dikenakannya, Qodari mengaku hanyalah gagasan pribadinya saja.

Ia mengatakan, gagasan pribadinya bisa ditolak atau diterima.

"Ini gagasan saya, barang kali diterima, dipikirkan, dan bisa juga ditolak, mengapa tidak?" katanya.

Jok-Pro 2024 Ditentang

Baru-baru ini, Muhammad Qodari menggelar acara syukuran peresmian Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro 2024 yang terletak di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).

Meski begitu, ia menegaskan acara tersebut bukanlah merupakan deklarasi resmi komunitas pendukung Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024.

"Ini memang bukan acara deklarasi ya teman-teman. Makanya enggak ada umbul-umbul, bendera."

"Tadinya cuma buat halal bi halal saja habis Idul Fitri begitu," ungkap Qodari selaku Penasihat Komunitas Jok-Pro 2024, dalam acara syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro 2024 di Jakarta, Sabtu, dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Jok-Pro 2024, Baron Danardono, mengatakan deklarasi rencananya akan dilakukan empat atau lima bulan mendatang.

"Insya Allah lima bulan atau empat bulan lagi kita bisa berjumpa dalam acara deklarasi," ucapnya.

Profil atau Biodata Muhammad Qodari

Mengutip bem.univthamrinaka.com, M Qodari lahir di Palembang pada 15 Oktober 1973.

Ia merupakan lulusan Sarjana Sosial dari Universitas Indonesia.

Kemudian, Qodari melanjutkan studinya di University of Essex, Inggris dengan bidang Political Behaviour (perilaku politik).

Selanjutnya, pria berusia 40 tahun ini juga menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada bidang Ilmu Politik.

Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga penelitian yang bergerak di bidang survei pemilihan umum di Indonesia.

Sebelum mendirikan Indo Barometer, Qodari pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Ia juga sempat menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Baca juga: Dikenal sebagai Pendukung Jokowi, Denny Siregar Justru Terang-terangan Tolak Ide Jokowi 3 Periode

Pendidikan Muhammad Qodari

- S1 bidang Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, Jakarta (1992-1997);

- S2 bidang Political Behaviour di University of Essex, Inggris (2001-2002);

- S3 bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008-2016).

Karier Muhammad Qodari

- Direktur Eksekutif Indobarometer (IB);

- Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (Juli 2005-Oktober 2006);

- Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) (Juli 2003-Juni 2005);

- Chief Editor, Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine (Agustus 2003-Juni 2004);

- Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (November 2002-Juli 2003);

- Kolomnis dan Pengamat Politik sejak 1999-sekarang;

- Peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) (Mei 1999-September 2001).

*Profil M Qodari diambil di situs resmi Universitas MH Thamrin, di mana ia pernah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi panel pada 2017.

Istana Ingatkan Pernyataan Jokowi soal Presiden 3 Periode

Wacana jabatan presiden tiga periode kembali mencuat.

Pada Sabtu (19/6/2021), digelar Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024.

Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Selain itu, lanjut dia, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode.

Penolakan pertama disampaikan pada 2 Februari 2019.

Saat itu, kata Fadjroel, Jokowi menyinggung apabila ada pihak yang mengungkap presiden dipilih tiga periode memiliki motif tertentu.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Kemudian, penolakan kedua disampaikan pada 15 Maret 2021.

Kala itu, Kepala Negara menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden RI untuk tiga periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama."

"Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

Dengan demikian, Fadjroel menegaskan, sikap Jokowi seharusnya menjadi pegangan semua pihak.

"Sikap presiden dalam dua kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana Ingatkan Lagi Pernyataan Jokowi 2 Kali Pernah Menolak Wacana Presiden 3 Periode

(Tribunnews.com / Tribun Timur)