Widya Buana Semarang Gandeng PUKAT UPA Makassar Kawal Dana Desa, Bastian: Cegah Pemborosan Keuangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artha (UPA) Makassar mendapat tawaran melakukan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Akademi Keuangan Perbankan (AKP) Widya Buana Semarang. 

kedua pihak pun sepakat mengawa; anggaran pemerintah desa ini dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU), Sabtu (19/6) di Kampus UPA, Jl Aroepala, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Selain pengawasan keuangan, kedua pihak juga akan menggelar pelatihan sekaligus sertifikasi terkait pengelolaan keuangan para aparat pemerintah desa (Pemdes), khusunya di wilayah kerja Jawa Tengah (Jateng).

"Kerjasamaan tentang perbankan dan keuangan. Tiap tahunnya ini kan Anggaran desa itu Rp 94,8 triliun. Ini sebenarnya aparat desa kalau dilatih kompetensi ini akan mencegah pemborosan keuangan negara, ia lebih profesional," kata Rektor UPA Bastian Lubis, via rilis yang diterima Tribun. 

Bastian mengatakan pihaknya siap saja jika diminta ikut terlibat memberikan pelatihan sertifikasi para aparat desa, apalagi menyangkut pengelolaan keuangan negara. 

"Jawa tengah ini kan sebagai barometer Indonesia, Patria Artha itu sudah punya klik sama. Karena sudut pandang kita adalah bagaimana menciptakan ekonomi setelah pandemi sehingga ada multiflayer efek yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi nya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur AKP Widya Buana Semarang Yudhi Kurniawan mengatakan pihaknya mendapat banyak permasalahan pengelolaan keuangan desa, khususnya di Jawa tengah, sehingga pihaknya inisiatif melakukan pelatihan tersebut

Tak tanggung tanggung, rencananya kegiatan ini akan dibuka Gubernur Ganjar Pranowo.

"Jaringan desa banyak di Jawa tapi dijawa itu banyak permasalahan keuangan desa dan banyak permasalahan hukum Aparat desa.  Sehingga muncul gagasan sekalian semuanya dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa supaya aman dari sisi hukum dan keuangan,'' katanya.

Menurut Yudhi Kurniawan menyebut rencana pelatihan sertifikasi pengelolaan keuangan desa itu rupanya mendapatkan respon positif para aparat desa, hingga hari ini sudah ada 1,200 Pemdes ajukan pendaftaran. Hanya, saja untuk saat ini kuota yang ada 100-200 desa.

"(Ini se-Indonesia?) Harusnya, tapi demplot kita buat di Jawa tengah, ini bertahap. 100 sampai 200 tapi laporan di Jawa tengah hari ini sudah ada 1,200 siap untuk mendaftar, tapi jatah kita 100-200 dulu. Ini sebuah peluang dan kesempatan," paparnya.(*)