WHO: Indonesia Harus Segera Lakukan PSBB Ketat

TRIBUNTIMUR.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta pemerintah Indonesia segera melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat pertambahan kasus positif covid-19 yang melonjak drastis.

“Dengan meningkatnya penularan karena variant of concern (yang perlu diwaspadai), diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi,” kata WHO dalam laporan situasinya, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat (18/6/2021).

Indonesia mendeteksi tiga varian baru virus corona yang masuk kategori variant of concern. Termasuk, varian Delta yang sangat menular yang pertama kali ditemukan di India.

Melansir data Satgas Covid-19, pada Kamis ada tambahan 12.624 kasus baru virus corona di Indonesia. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak 30 Januari lalu, yang saat itu mencatat 14.518, rekor tertinggi sejak pandemi.

Tambahan kasus baru itu mengantarkan total infeksi virus corona di Indonesia menjadi 1.950.276, tertinggi di wilayah Asia Tenggara.

Mengacu data WHO, sepanjang pekan lalu, jumlah kasus di Indonesia mencapai 55.320. Angka itu melonjak 37% dibanding kasus pekan sebelumnya sebanyak 40.280.

Dan, membawa Indonesia masuk 10 besar negara dengan kasus tertinggi di minggu kedua Juni 2021. Indonesia berada di urutan ke-8.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengambil langkah tegas seiring semakin meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 tiap hari. Charles meminta pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Angka penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mecetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021)," ujar Charles.

Charles juga mengungkap bahwa angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) fasilitas kesehatan di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yakni 60%.

"Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?" kata dia.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga menyoroti fakta di lapangan, dimana tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata.

Charles merujuk kepada antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, lanjutnya, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terhingga tiap harinya.

"Melihat data dan fakta tersebut, PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang jelas tidak cukup merespons kedaruratan penularan Covid-19 saat ini. Apalagi dengan jumlah tes dan lacak yang minim di beberapa daerah, PPKM Mikro menjadi tidak efektif. Apalah arti zonasi warna, jika tes dan lacak minim?" tegas Charles.

Charles pun meminta semua pihak menelaah seperti di DKI Jakarta yang jumlah tes dan lacaknya terbilang tinggi dibanding daerah lain, ternyata kesenjangan antara jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah yang dilaporkan sangat jomplang.