Tribun Takalar
Tiga Nama Calon Wakil Ketua DPRD Takalar Gantikan Jabir Bonto
Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar berpeluang lowong jika Muhammad Jabir Bonto berhalangan tetap.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR -- Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar berpeluang lowong jika Muhammad Jabir Bonto berhalangan tetap.
Muhammad Jabir Bonto dinyatakan bersalah melakukan pengrusakan hutan kawasan konservasi oleh pengadilan negeri Makassar, Senin (14/6/2021) kemarin.
Jabir Bonto divonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar dalam kasus pengrusakan hutan kawasan konservasi.
Jika status hukum Jabir Bonto berkekuatan hukum tetap, maka Partai Golkar akan memberhentikannya dan menetapkan pimpinan baru.
Golkar punya empat kursi di DPRD Kabupaten Takalar. Tiga nama lainnya adalah Wahyu Eka Putra, Pahlawan Maulana, dan Muktar Maluddin.
Ketiganya berpeluang naik tahta menggantikan Jabir Bonto jika status hukumnya berkekuatan hukum tetap.
Pelaksana tugas Sekretaris DPD II Golkar Takalar Ziaur Rahman Mustari mekanisme pengisian posisi wakil ketua DPRD dilakukan melalui usulan DPD II minimal tiga nama kepada DPD I Golkar Sulsel.
Ziaur mengatakan DPD II hanya bertugas mengirim tiga nama dengan melengkapi rekam jejak dan kontribusinya untuk partai selama ini.
Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan DPD I kepada DPP ke DPP mendapatkan rekomendasi.
Hasil rekomendasi/persetujuan DPP diteruskan oleh DPD II ke pimpinan DPRD, untuk diparipurnakan.
"Aturannya kita tunggu status hukum Haji Bonto berkekuatan hukum tetap. Kita tunggu informasi banding, kalau banding berarti belum inkrah," kata Ziaur Rahman Mustari saat dihubungi Tribun Timur, Rabu (16/6/2021).
Selama ini Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe selalu menekankan siapa yang basah tangannya, sudah berkeringat, maka berikan hak para kader.
Dikonfirmasi soal peluangnya jadi Wakil Ketua DPRD Takalar, Wahyu Eka Putra menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPD I dan DPP.
Legislator muda tersebut menegaskan siap bekerja di mana saja sesuai perintah partai.
"Semua keputusan ada di DPP. Sebagai kader kita ikut perintah partai. Yang pasti kita siap bekerja dan mengabdi di mana saja untuk rakyat. Sebagai kader harus terus bergerak massif, untuk kepentingan orang banyak," ujarnya saat dihubungi, Rabu (16/6/2021).