KKB Papua Ancam Warga Pendatang: Segera Tinggalkan Papua, Atau Ditembak Mati

TRIBUNTIMUR.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, terus melakukan teror kepada warga Papua. Kali ini, bukan hanya warga asli Papua yang diteror, melainkan warga pendatang atau warga non Papua yang mencari nafkah di Papua.

Baru-baru ini, kelompok yang telah dicap teroris oleh Pemerintah Indonesia tersebut, mengeluarkan ultimatum kepada warga pendatang.

Mereka mengancam akan menembak mati warga pendatang yang bekerja di daerah konflik tersebut.

Lantas KKB Papua meminta seluruh non-Papua keluar dari daerah konflik.

Daerah konflik yang dimaksud adalah daerah Puncak, Intan Jaya, dan Nduga.

Ultimatum tersebut segera direspon oleh Kepolisian RI (Polri), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusid Hartono mengingatkan jika tanah di Papua merupakan bagian dari NKRI.

Sehingga ancaman yang digelorakan KKB tidak menyurutkan pemerintah untuk terus membangun Papua.

"Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan. TNI-Polri bersama instansi yang lainnya tetap mengawal bagaimana pembangunan daripada Papua tetap berjalan," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021) dikutip dari sripoku.com.

Rusid mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah demi kesejahteraan warga di Papua.

Ia juga meminta KKB Papua tidak mengganggu upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang pembangunan di Papua terus berjalan. Ada pihak-pihak teroris KKB ini yang senantiasa mengganggu daripada pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Oleh sebab itu pembangunan di Papua harus dan tetap berjalan," ungkap dia.

Polri juga berkomitmen mengamankan tanah Papua dari ancaman kelompok teroris KKB.

"TNI dan Polri akan bekerja secara optimal bagaimana mengamankan daripada Papua itu sendiri. Sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua," tukasnya.

Jejak masyarakat non-Papua di Bumi Cendrawasih

Papua tidak lagi menjadi milik Orang Asli Papua (OAP) sudah sejak pemerintah kolonial Belanda berkuasa.