Catatan untuk Polisi, Bagaimana Seharusnya Berantas Preman Jalanan dan Preman Berdasi?

Saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang jitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan sekaligus meningkatkan pendidikan bagi generasi muda. Tidak ada lagi tawuran tetapi belajar dan belajar lagi dengan giat.

Terapi kejut berupa penangkapan "orang-orang" yang tek beridentitas dan sering meresahkan pedagang, pengusahan pedagang kecil, supir mobil memang harus perlu dilakukan.

Namun, di  samping itu, perlunya penanganan persuasif berupa pembinaan dengan menggandeng sejumlah elemen masyatakat.

Untuk mengatasi budaya premanisme yang merajalela, agaknya aparat keamanan tidak cukup dengan memberikan terapi persuasif, seperti melakukan
pembinaan dengan pendekatan orang per orang preman.

Terapi persuasif pasti tidak akan membuat preman menjadi sungkan melakukan praktik-praktik premanisme yang telanjur menjadi profesinya.

Terapi kejut model Soeharto, dengan menugaskan regu penembak misterius pada awal tahun 1980-an lalu, memang laik lagi dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi.

Misalnya, preman-preman yang telah bergelar residivis yang ketahuan kambuh (berbuat jahat lagi) bisa dilumpuhkan kakinya dengan cara ditembak, agar benar-benar kapok.

Sebab, preman-preman residivis biasanya tidak takut lagi masuk penjara berkali-kali.

Selama ini, penanganan preman sering salah kaprah dan justru memperlebar masalah yang ujung-ujungnya menimbulkan tradisi regenerasi preman.

Misalnya, tokoh preman diberi pekerjaan di bidang sekuriti seperti dijadikan satpam atau penjaga keamanan lingkungan pasar atau pertokoan.

Penanganan preman seperti ini, jelas menimbulkan iri bagi anak buahnya, sehingga mereka berlomba-lomba menjadi tokoh utama dengan cara adu kekuatan fisik.

Akibatnya, semakin lama semakin banyak bermunculan preman-preman baru yang berusia lebih muda dan lebih brutal.

Dengan demikian, cara penanganan yang salah kaprah terhadap preman harus dihentikan.

Dan, untuk itu, aparat keamanan perlu membuka akses luas untuk memeroleh informasi tentang munculnya gejala premanisme di tengah masyarakat, agar bisa segera ditindaklanjuti dan dituntaskan.

Misalnya, aparat keamanan bisa memasang iklan rutin agar masyarakat bersedia melaporkan tindakan preman yang telah menakutkan dan merugikan masyarakat.

Termasuk jika ada kasus perkelahian antarpreman, sedapat mungkin segera ditindak tegas dan diproses secara tuntas.

Perlu dingat, penyakit sosial akibat premanisme itu pada gilirannya menyebabkan keresahan masyarakat, serta bisa menghambat investasi termasuk berpengaruh bagi kunjungan wisata karena citra buruk keamanan dalam negeri.

Namun pemberantasan atau penyisiran terhadap preman jalanan belum cukup karena Polri juga harus bertindak tegas terhadap premanisme yang berdasi.

Preman berdasi ini juga sangat jahat karena menimbulkan kerugian lebih besar bagi orang lain. Ini juga membawa dampak merugikan besar bagi dunia usaha serta invetasi.

Preman berdasi itu antara lain mafia di peradilan yang menekan atau memeras korban agar lolos dai jeratan hukum.

Contoh lainnya, adalah mafia-mafia proyek yang mengatur pembagian proyek pembangunan baik menggunakan dana APBD dan dana APBN.

Adanya mafia proyek itu mengakibatkan kualitas pembangunan sangat rendah serta banyak dana pemerintah yang terhambur ke kantong preman berdasi itu sehingga bukan dinikmati oleh masyarakat luas.

Namun bagaimana pun, pernanganan preman adalah persoalan penegakan hukum.(*)