Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Makassar

BPK Catat Hanya 387 Lahan Pemkot Bersertifikat, Danny Pomanto Bakal Bentuk Tim Pemburu Aset

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengimbau agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengamankan asetnya dengan baik.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Walikota Makassar, Danny Pomanto 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengimbau agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengamankan asetnya dengan baik.

Sebab hal ini juga menjadi persyaratan, untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan aset lahan.

BPK mencatat, Pemkot Makassar hanya mensertifikasi sebanyak 387 lahannya dari 4395 lahan.

"Jadi dari sekian banyak tanah yang dimiliki Pemkot Makassar, belum seluruhnya itu didukung dengan kepemilikan yang sah," ujar Pemeriksa BPK, Edi Suprayitno, Rabu (9/6/2021)

Lanjutnya, masih ada resiko aset itu disengketakan dengan pihak lain. 

"Dari total 4395 bidang tanah, dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat hanya 387 bidang," jelasnya

Hal ini dikatakan sangat rawan, sehingga perlu diatensi oleh Pemkot Makassar. 

Bahkan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, ada banyak di antara aset tersebut tengah bersengeta dengan pihak ketiga.

"Kami tidak memeriksa secara keseluruhan karena banyak sekali, ada tujuh bidang tanah yang saat ini bersengketa," terangnya

"Cuman ada yang memasuki proses pengadilan ada yang belum, baru hanya sekadar somasi atau sekadar mengajukan surat ke pemkot," tutupnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Makassar, Danny Pomanto berencana membuat tim pemburu aset, untuk mengamankan aset-aset yang dimiliki pemerintah kota.

"Salah satu yang menjadi bagian dari 5 tahun lalu adalah, itu pemburu aset. Karena aset itu harus diburu," ujarnya

"Bayangkan itu di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), masa kita bisa kalah? Dia punya bukti hanya pembayaran IPEDA, sampai tahun 2008. Masa kita kalah dengan pembayaran PBB sampai tahun 2020. Bagaimana bisa," lanjut Danny.

Ia pun menduga ada persekongkolan atas kekalahan ini.

"Mohon maaf kalau ada dugaan persekongkolan, Masa kita kalah? Masyaallah," katanya

"Tapi kalau sudah inkrah, mau apa lagi, saya kemungkinan kalau ada novum baru, saya rencana mau gugat kembali," pungkasnya.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved