Pemkab Luwu Utara dan DJPb Sulsel Teken MoU Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kerjasama.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Masamba, Rabu (3/6/2021).

Oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel Syaiful.

Penandantanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dukungan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Serta penyerahan buku Kajian Fiskal Regional (KFR).

Indah mengatakan, melalui penandatangan ini, dirinya berharap menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab.

Untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan mewujudkannya dalam kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik.

"Dalam konteks pengelolaan, sebagai pengguna anggaran, bagaimana menghasilkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, percepatan dana transfer, khususnya DAK fisik, serta dana desa dan pendampingan peningkatan kualitas laporan Pemkab," tutur Indah.

Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia mengatakan bahwa Pemkab fokus menggerakkan pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 12 ribu untuk memiliki akses ke perbankan melalui penguatan permodalan guna mendapatkan KUR.

"Pemkab telah me-launching market place yaitu e-Mall yang di dalam aplikasi tersebut kita bisa mencari dan belanja produk UMKM, produk pertanian, perkebunan atau e-Farming. Target utama kita adalah ASN yang akan kita maksimalkan, jadi kami mohon dukungan kita semua," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu.

"Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya," jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemkab Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP ke 9 kalinya dan 8 kali secara berturut-turut.

"Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan," katanya.

Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemkab yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.