Breaking News:

Tribun Sulsel

Kas Tekor Rp 1,7 M dan Rp 500 Juta Pajak Tak Disetor, Sekwan Sulsel No Comment

Kas Tekor Rp 1,7 M dan Rp 500 Juta Pajak Tak Disetor, Sekwan Sulsel No Comment

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Humas Pemprov Sulsel
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani melantik Muh Jabir sebagai sekretaris Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) disorot.

Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap adanya kekosongan kas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut pada akhir 2020.

Tak tanggung-tanggung ketekoran kas di angka Rp 1,7 miliar plus Rp 500 juta pajak yang tak disetor.

Dimintai komentar, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulsel, Muhammad Jabir tak ingin berkomentar banyak.

"No comment. Kami lagi fokus menyelesaikannya," kata Jabir via pesan WhatsApp, Selasa (1/6/2021).

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap adanya kekosongan kas di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada akhir Tahun Anggaran 2020.

Ketiga OPD tersebut yakni Sekretariat DPRD (Sekwan) Sulsel, Badan Penghubung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Padahal, tiga OPD tersebut menyisakan sebesar Rp 1,9 miliar anggaran di kas bendahara masing-masing.

Tak hanya itu BPK juga mengendus ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara yang semestinya disetor ke kas negara tapi tidak disetor. Totalnya Rp 519 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief merinci berapa kekurangan kas dan penerimaan pajak pada tiga OPD tersebut.

"Sekretariat DPRD Sulsel, yang belum clear terbesar Rp1,7 miliar yang terdiri dari beberapa item. Terbesar perjalanan dinas," kata Sulkaf via pesan WhatsApp.

Sayang ia tak menjabarkan secara detail terkait kekurangan kas Rp 1,7 miliar lebih di Sekwan selain perjalanan dinas.

"Lalu Rp 500 juta pajak, menurut teman-teman DPRD sebenarnya sudah, cuma terlambat menyampaikan ke Dirjen Pajak," kata lelaki kelahiran Sidrap itu.

"Lalu di Dinas PUTR yang Rp 14 juta lebih. Sementara Badan Penghubung Jakarta Rp 155 juta rata-rata untuk perjalanan dinas dan pajak Rp 18 juta," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved