Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Dituduh Dukung Kadrun, Begini Penjelasannya

TRIBUNTIMUR.COM - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dianggap mendukung kelompok kadrun (istilah bagi yang berseberangan dengan pemerintah). Hal itu menyusul adanya pernyataan keprihatinan atas polemik 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Atas kritikan tersebut, PGI memberikan penjelasan mengenai polemik KPK.

Sekretaris Umum PGI Pdt Jacky Manuputty menerangkan, usai PGI bersuara soal polemik KPK itu, pihaknya dianggap mendukung kelompok kadrun. PGI juga dinilai ikut campur urusan yang bukan menjadi isu utama gereja.

"Mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan, 'kadrun', 'Taliban', dan sejenisnya. PGI dianggap mendukung kelompok kadrun, serta mencampuri urusan yang bukan menjadi 'core issue' gereja," demikian pernyataan PGI dalam keterangannya, melalui situs resmi PGI, Minggu (30/5/2021).

PGI menjawab pertanyaan apakah mereka harus terlibat dalam isu 75 pegawai KPK tak lolos TWK. Jacky kemudian menerangkan cara pandang PGI terkait hubungan gereja dengan masyarakat/negara.

"Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah panggilan dan kiprah PGI di Indonesia. Cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat/negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG). Terkait KPK perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya didukung oleh PGI," tulis PGI.

"Dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi. Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud. Sikap PGI jelas, KPK sebagai lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK tentunya bukan lembaga 'super body' yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia," lanjut PGI.

Jacky mengatakan sejak dulu PGI selalu kritis atas kecenderungan pelemahan KPK. PGI, lanjut Jacky, tak menutup mata terhadap kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir.

PGI melihat hal itu ancaman serius bagi KPK. PGI menilai perlu ada pembenahan.

"Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan. PGI tentunya mendukung sepenuhnya upaya pembenahan ini," katanya.

Berikut pernyataan lengkap PGI soal polemik KPK:

1. Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah panggilan dan kiprah PGI di Indonesia. Cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat/negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG).

Terkait KPK perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya di dukung oleh PGI. Dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi.

Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud.

Sikap PGI jelas, KPK sebagai lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK tentunya bukan lembaga 'super body' yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.