Tribun Kampus

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Bahas Wacana Amandemen Kelima UUD 1945 di UIN Alauddin Makassar

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti Bahas Wacana Amandemen Kelima UUD 1945 di UIN Alauddin Makassar

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
ist
Ketua DPD RI, La Nyalla mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri Alauddin, Sabtu (29/5/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti membandingkan semangat dan suasana kebatinan saat membuat Undang-Undang Dasar 1945 dan saat dilakukan amandemen. 

Hal itu disampaikan LaNyalla ketika mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri Alauddin, Sabtu (29/5/2021), dengan tema 'Amandemen Kelima: Sebagai Momentum Koreksi Perjalanan Bangsa'. 

La Nyalla mengatakan, pendiri bangsa saat itu mengedepankan praktik pemerintahan ketimuran, yaitu musyawarah mufakat sebagai tonggak utama. 

Praktik pemerintahan negara-negara barat ditolak. 

"Tetapi justru kebalikannya dalam Amandemen konstitusi tahun 2002, dimana demokrasi ala barat menjadi pilihan," ujarnya. 

Menurutnya, saat amandemen dilakukan tahun 1999 hingga 2002, euforia reformasi masih sangat kental. 

"Pasca tumbangnya Orde Baru,  hampir semua rakyat, termasuk para tokoh dan mahasiswa sangat anti produk yang berbau Orde Baru. Puncaknya adalah Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan hingga 4 kali," katanya. 

Dalam proses Amandemen UUD 1945 yang terjadi dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 tersebut, kata LaNyalla, ada keterlibatan asing. 

"Saya baca hal itu dari buku yang ditulis Valina Singka Subekti, berjudul “Menyusun Konstitusi Transisi”, yang terbit tahun 2007 lalu. Dimana dikatakan ada keterlibatan aktor-aktor Asing dalam proses Amandemen tersebut," jelas mantan ketua umum PSSI itu. 

Buku itu menyebut pihak yang terlibat adalah United Nations Develepment Program (UNDP) dan United State Agency for International Development (USAID), Institute of Democracy and Electoral Assistance (IDEA), International Foundation for Election System (IFES), dan National Democratic Institute (NDI) serta International Republican Institution (IRI). 

"Dikatakan Valina Singka, mereka tidak hanya terlibat dalam masalah pendanaan. Tetapi juga konsep pemikiran dan hadir dalam rapat-rapat. Dari sini kita bisa menarik benang merah, bahwa suasana kebatinan saat pembahasan atau sidang-sidang BPUPKI oleh para pendiri bangsa, sudah sangat bertolak belakang dengan suasana kebatinan saat Amandemen dilakukan di tahun 2002 silam," jelasnya. 

Oleh karena itu, jika sebelum Amandemen, Sila Keempat dari Pancasila tercermin jelas di Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, maka setelah Amandemen cerminan tersebut hilang. 

MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, sehingga tidak lagi menjadi mandataris atau bertanggung jawab kepada MPR. 

"Padahal para pendiri bangsa ini memaknai Kedaulatan Rakyat dipegang oleh MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan," ucap dia. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved