Bahas Teknis CPNS 2021, Kepala BKN Temui Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menemui Walikota Makassar, Danny Pomanto di kediaman Walikota, Jl Amirullah, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Rabu (26/5/2021) pukul 22.00 Wita.

Dalam kunjungannya tersebut, Bima Haria melakukan rapat kordinasi terkait kesiapan penerimaan CPNS 2021.

Pasalanya, tahun ini pemerintah pusat membuka pendaftaran 1 juta guru PPPK, 150 ribu non guru PPPK, dan 150 PNS.

Menurut Bima, jumlah tersebut adalah rekor selama sejarah penerimaan CPNS di Indonesia.

"Ketika saya dikasih tau 1,3 juta, saya langsung duduk lemas. Itu rekor, kita belum pernah mengadakan sebesar ini, biasanya setahun 150 ribu - 200 ribu. Ini 1,3 juta, kapan selesainya, 200 ribu aja butuh waktu 4 - 6 bulan. Apalagi dengan kondisi covid seperti ini," ujarnya.

Sehingga pihaknya melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk membahas teknis CPNS 2021.

"Jadi saya duduk dengan Menpan, dengan Dikbud, karena 1 juta guru kan, bagi tugas aja, saya dibantu, yang satu 1 juta PPPK itu nanti dilaksanakan Dikbud di sekolah-sekolah, itu perlu kesiapan oleh teman-teman di daerah oleh BKD," terangnya

"Pertama untuk lokasi tempatnya, kedua karena ini masih covid ini gimana prokesnya ini, hati-hati jangan sampai varian baru menyebar di test itu," lanjutnya

Ia menegaskan, jika kunjungannya ini tidak hanya di Makassar, namun juga di daerah-daerah lainnya.

Hal ini untuk memastikan kesiapan di setiap daerah, terkait teknis pelaksanaan CPNS nantinya.

"Saya bukan cuma ke Makassar saja, saya juga jalan ketempat lain, di daerah-daerah. Kaeena mereka tidak bisa mobile, kalau mereka tesnya cuma di Makassar, nanti dari Palopo atau dari mana kesini semua, nnti prokesnya tidak dijaga," jelasnya.

"Saya ingin melihat apakah di lokasi-lokasi itu bisa juga dilakukan, apalagi dengan alokasi anggaran, ini smuanya untuk Covid ssmua, jadi anggaran tinggal sedikit," sambungnya.

Sebab menurutnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tidak boleh diakhir tahun, sehingga prosesnya harus cepat.

"Saya juga ingin melihat seberapa besar kemampuan untuk melaksanakan secara cepat, karena resikonya TMT-nya tidak bisa diakhir tahun," terangnya

Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, Bima mengatakan, TMT CPNS berpotensi dilakukan pada tahun 2022.