Data Penerima Bantuan Rumah Rusak Diprotes Korban Gempa di Mamuju, Keluar Tanpa Verifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Data penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulbar menuai sorotan dari masyarakat.

Data penerima sebanyak 9.719 disebut tidak melalui proses assesment.

Banyak rumah rusak dengan skala ringan malah masuk dalam data penerima rusak berat, begitu sebaliknya.

Bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa bumi yang melanda Mamuju, Majene dan Mamasa pada 15 Januari 2021 lalu.

Kabupaten Mamuju menerima sebesar Rp 209. 535.000.000, dengan total penerima 9.719 kepala keluarga (KK).

Untuk penerima kategori rusak berat sebanyak 1.501 unit Rp 75.050.000.000.

Kemudian kategori rusak sedang 3.487 unit Rp 87.175.000.000 dan rusak ringan 4,731 unit Rp 47.310.000.000,-.

Warga Dayanginna Selatan, Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Zainuddin, menyesalkan karena pemerintah tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum mengusulkan data ke pemerintah pusat.

"Contoh rumah saya rusak berat. Bisa dibilang hancur tapi tidak masuk dalam data penerima bantuan rumah rusak akibat gempa bumi,"katanya.

Zainuddin mengaku hanya ada satu warga Dayanginna Selatan yang masuk dalam daftar penerima bantuan rumah rusak akibat gempa bumi.

Sementara warga Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Mamuju, Muliadi,mengaku kecewa terhadap pemerintah yang mengeluarkan data penerima bantuan sebelum melakukan assesment lapangan.

"Rumah saya menurut pengamatan kepala lingkungan seharusnya masuk kategori rusak sedang. Tapi setelah data keluar malah berubah menjadi rusak ringan, ini akibat dinas terkait tidak pernah melakukan verifikasi serius di lapangan atas data yang disetor dari kelurahan/desa,"ujar Muliadi.

Muliadi juga menyesalkan banyaknya data penerima bantuan dari kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

Sementara wilayah yang terdampak gempa hanya lima kecamatan, yakni Kalukku, Mamuju, Simboro, Tapalang dan Tapalang.

"Coba bayangkan pak, betapa kacaunya data pemerintah kalau seperti ini. Dalam kota saja masih banyak warga yang rumahnya hampir rata dengan tanah, kemudian beberapa terpaksa merobohkan alasan keamanan, tapi malah tidak masuk dalam data penerima bantuan,"pungkasnya.

Pemberian bantuan stimulan rumah rusak diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan saat terdampak bencana.

Untuk rumah dengan kategori Rusak Berat (RB) Rp 50 juta, Rusak Sedang (RS) Rp 25 juta, Rusak Ringan (RR) Rp 10 juta.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Mamuju, Muh Jufri Badau, yang menangangi soal data mengelak. Dia mengaku data itu tidak pernah dikeluarkan oleh Perkim.

"Itu bukan dari Perkim keluarnya (data penerima bantuan). Saya tidak tau kalau BPBD, tapi kami memang kirim data ke BPBD via Telegram, kami kalau di Perkim protek datanya, tidak sembarang keluar,"kata Muh Jufri via telepon, Rabu (26/5/2021).

Dia menuturkan, data penerima 9.719 yang sudah berbeda adalah data tahap pertama, namun masih harus diverfikasi karena dia sendiri tidak menjamin data tersebut valid.

"Karena data itu semuanya dari laporan masyarakat yang kita kumpulkan, kemudian ada dari lurah dan desa, nah data yang kami belum turun verifikasi di lapangan, data masyarakat itu cenderung hiperbola sehingga kami tidak menjamin valid,"tuturnya.

Dia justru berharap ke BPBD untuk melakukan verifikasi ulang agar bantuan tidak salah sasaran.

"Kami memang sudah latih tim assesment dibantu oleh tim NGO dari ADRA, cuman waktu mau turun anggaran sudah tidak tersedia di BPBD, sementara leading sektornya BPBD, jadi yang kami latih itu vakum saja, tidak mungkin kami turunkan mereka kalau tidak jelas honornya,"pungkasnya.

Sementara Kepala BPBD Mamuju, Muh Ali Rachman, mengaku meski data penerima 9.719 kepala keluarga (KK) masih perlu dilakukan verifikasi, namun sudah menjadi rujukan BNPB dalam mengeluarkan bantuan.

Meski begitu, Ali Rachman tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait data tersebut.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinannya terkait teknis dan penyelurannya.

"Saya serahkan semuanya ke pimpinan bagaimana maunya. Saya merasa sudah tidak berkompeten lagi untuk mengomentari itu (data penerima bantuan),"kata Ali Rachman, via telepon, Rabu (26/5/2021).(tribun-timur.com).