Breaking News:

Tribun Bulukumba

Mantan Ketua DPRD Sayangkan Bulukumba Tak Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengeluarkan hasil audit keuangan tahun 2020, secara virtual, Senin (24/5/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM/FIRKI ARISANDI
Mantan Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengeluarkan hasil audit keuangan tahun 2020, secara virtual, Senin (24/5/2021).

Dan hasilnya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Padahal beberapa tahun terakhir, Bulukumba masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP.
Hal tersebut dinilai sebagai kemunduran kinerja dari para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mantan Ketua Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangki, menyayangkan hal tersebut.

Pasalnya, selama tujuh tahun berturut-turut kabupaten berjuluk Butta Panrita Lopi itu tak pernah mendapat label 'WDP'.

Olehnya itu, ia meminta seluruhnya harus berbenah untuk memperbaiki kemunduran ini.

"Kami menyayangkan Bulukumba dapat WDP tahun 2020. Suatu hal yang dimana 7 tahun kami tidak dapatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam proses pengeloaan keuangan daerah," kata Andi Hamzah Pangki, Selasa (25/5/2021).

Hamzah Pangki menambahkan, hal ini membuktikan bahwa ada ketidaktaatan dalam menjalankan aturan dan peraturan perundang undangan.

Begitu pula dalam pengelolaan aset daerah.

Olehnya itu tidak boleh dibiarkan lagi terjadi di tahun 2021.

AHP akronim namanya, memberkan, WTP pertama kali Bulukumba didapatkan pada pemerintahan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.

Saat itu ia menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba.

"Saya ketua DPRD saat itu, kami sepakat untuk meraih hal itu karena selama ini Bulukumba disclaimer terus. Sehingga kami berusaha agar tercipta harmonisasi yang baik antara bupati dan DPRD, juga sepakat agar APBD ditetapkan tepat waktu," beber AHP.

Dan akhirnya, kata mantan ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba itu, Butta Panrita Lopi pernah meraih penetapan APBD tercepat ke-2 di Indonesia.

"Dan saat itu dapat pujian dari mendagri untuk pertama kalinya," pungkasnya. (TribunBulukumba.com)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved