Breaking News:

Opini AM Sallatu

Rekalibrasi Paham Pembangunan di Sulsel, Perlu Cuci Otak Paham Pembangunan di Masa Pandemi

Rekalibrasi Paham Pembangunan di Sulsel, sementara pembangunan infrasturktur telah merajai paham pembangunan dalam dua tahun terakhir. Perlu cuci otak

Editor: AS Kambie
dok.tribun
AM Sallatu 

Rekalibrasi Paham Pembangunan di Sulsel
Oleh: AM Sallatu
Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia  Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, JiKTI BaKTI

TRIBUN-TINUR.COM, MAKASSAR  - Bambang Susantono (BS), Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, mengenalkan istilah rekalibrasi pembangunan infrastruktur (Kompas, Selasa, 18/05/21) yang demikian menonjol dalam kebijakan pembangunan di Asia Pasifik.

Masa pandemi covid19 yang masih dapat berkepanjangan dikatakan sepatutnya dapat mendorong pemikiran ulang pembangunan infrastruktur, atau rekalibrasi pembangunan infrastruktur, karena menurunnya penerimaan negara dan keterbatasan sumber-sumber pembiayaan.

Hal itu tentu tanpa kecuali juga berlaku bagi Indonesia, dan terutama wilayah dan daerah yang masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya pada anggaran pemerintah.

Dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur telah merajai paham pembangunan (developmentalism), bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota di tanah air.

Padahal selain persoalan pembiayaan untuk pembangunannya, selama ini persoalan biaya pemeliharaan menjadi kendala besar bagi anggaran pemerintah.

Para perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah patut melakukan penyetelan ulang secara besar-besaran (great reset), dalam istilah BS, berkenaan dengan paham pembangunan yang diagungkan selama ini.

Alokasi anggaran pemerintah akan semakin terbatas, penerimaan negara dan terutama PAD masih sangat sulit untuk mencapai kinerjanya sebagaimana sebelum pandemi covid19.

Melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan, bukan hanya sulit menemukan sumber, tetapi juga menghadapi persyaratan yang ketat dari pemilik dana ataupun institusi keuangan.

Hal ini, dalam ungkapan BS, terkait erat dengan hukum kelayakan proyek.

Karena itu, suka atau tidak suka, akan menuntut reorientasi pemikiran penentu kebijakan pembangunan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved