Rekalibrasi Paham Pembangunan di Sulsel, Perlu Cuci Otak Paham Pembangunan di Masa Pandemi

Rekalibrasi Paham Pembangunan di Sulsel
Oleh: AM Sallatu
Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia  Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, JiKTI BaKTI

TRIBUN-TINUR.COM, MAKASSAR  - Bambang Susantono (BS), Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, mengenalkan istilah rekalibrasi pembangunan infrastruktur (Kompas, Selasa, 18/05/21) yang demikian menonjol dalam kebijakan pembangunan di Asia Pasifik.

Masa pandemi covid19 yang masih dapat berkepanjangan dikatakan sepatutnya dapat mendorong pemikiran ulang pembangunan infrastruktur, atau rekalibrasi pembangunan infrastruktur, karena menurunnya penerimaan negara dan keterbatasan sumber-sumber pembiayaan.

Hal itu tentu tanpa kecuali juga berlaku bagi Indonesia, dan terutama wilayah dan daerah yang masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya pada anggaran pemerintah.

Dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur telah merajai paham pembangunan (developmentalism), bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota di tanah air.

Padahal selain persoalan pembiayaan untuk pembangunannya, selama ini persoalan biaya pemeliharaan menjadi kendala besar bagi anggaran pemerintah.

Para perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah patut melakukan penyetelan ulang secara besar-besaran (great reset), dalam istilah BS, berkenaan dengan paham pembangunan yang diagungkan selama ini.

Alokasi anggaran pemerintah akan semakin terbatas, penerimaan negara dan terutama PAD masih sangat sulit untuk mencapai kinerjanya sebagaimana sebelum pandemi covid19.

Melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan, bukan hanya sulit menemukan sumber, tetapi juga menghadapi persyaratan yang ketat dari pemilik dana ataupun institusi keuangan.

Hal ini, dalam ungkapan BS, terkait erat dengan hukum kelayakan proyek.

Karena itu, suka atau tidak suka, akan menuntut reorientasi pemikiran penentu kebijakan pembangunan.

Apalagi masalah kesehatan masyarakat luas saat ini menuntut anggaran yang tidak kecil.

Refocusing anggaran nampaknya masih perlu dicermati lebih jauh lagi.

Para penentu kebijakan pembangunan patut membuka hati dan pikirannya untuk memahami realitas yang ada dewasa ini.

Cara pandang dan wawasan kebijakan pembangunan butuh untuk direkalibrasi.

Memerlukan pemahaman dan penguasaan yang jujur mencermati sektor kehidupan masyarakat produktif apa saja yang telah dan mampu tetap bergerak selama pandemi saat ini.