Tidak Ada Formasi Guru CPNS 2021, Komisi A DPRD Sulsel: Tidak Adil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle mengatakan ketiadaan formasi guru dalam CPNS 2021 adalah kebijakan tidak adil.

Dalam formasi CPNS Pemprov Sulsel 2021, tidak ada formasi guru. 

Yang ada hanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selle menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi sarjana pendidikan yang baru menyelesaikan pendidikan.

Sebab para sarjana-sarjana pendidikan baru tidak punya kesempatan jadi aparatur sipil negara (ASN).

"Itu kebijakan yang tidak fair. Para calon guru yang baru selesai kehilangan kesempatan jadi PNS. Di sini tidak adilnya ini kebijakan," kata Selle kepada Tribun Timur, Senin (17/5/2021).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan sarjana-sarjana pendidikan baru tidak bisa mendaftar PPPK karena belum terdaftar di Dapodik.

Selle berharap berharap seluruh pemerintah daerah minta kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum diberlakukan.

"Beri ruang seluas-luasnya kepada calon guru karena ini menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga," katanya.

Ia menekankan pentingnya peran guru dalam membangun anak bangsa.

Menurutnya, para guru memiliki peran mewujudkan janji kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Guru bagian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD dasar tujuan republik ini berdiri. Jadi saya sangat tidak setuju kebijakan itu," katanya.

Selle mengatakan, anggota Komisi A DPRD Sulsel akan menyampaikan ketidaksetujuan tersebut kepada Kemenpan RB maupun Kemendikbud-Ristek.

"Saya minta ke teman-teman kalau ke Jakarta sampaikan itu ke Kemenpan RB dan Kemendikbud, tidak boleh ini. Calon-calon guru kehilangan kesempatan. Selain itu kapasitas daerah terbatas merekrut PPPK," kata Selle.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat resmi mengumumkan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang ditetapkan untuk masing-masing daerah, salah satunya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan (BKD Sulsel), untuk tahun ini Pemprov mendapatkan kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 349 formasi.

Angka itu naik, bila dibandingkan dengan kuota CPNS Pemprov Sulsel pada 2019 lalu, yang hanya 195 formasi saja.

Tahun ini, dari 349 formasi, terdiri atas tenaga kesehatan 103 formasi dan sisanya tenaga teknis 246 formasi.

Artinya CPNS Guru untuk tahun ini nihil. Meski demikian, kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru sebanyak 8.371 formasi.

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi mengatakan, kuota yang diberikan masih di bawah dari usulan.

"Usulan kami untuk CPNS tenaga kesehatan 112 formasi dan tenaga teknis 389 formasi," katanya via WhatsApp.

Sementara pada CPNS 2019 lalu, dari 195 formasi, untuk tenaga kesehatan 77 formasi dan tenaga teknis 118 formasi. Untuk tenaga pendidik (guru) juga nihil.

Sementara itu, untuk kuota PPPK 8.434 formasi.

Dimana PPPK tenaga kesehatan 33 formasi, PPPK tenaga teknis 30 formasi dan PPPK guru 8.371 formasi.

Imran mengatakan, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat cukup besar, setelah sebelumnya diusulkan sebesar 9.914 formasi.

Dimana usulan PPPK tenaga kesehatan 36 formasi, PPPK tenaga teknis 385 formasi dan PPPK guru 9.493 formasi.

“(Khusus PPPK Guru) Jumlah yang kita usulkan memang cukup besar, soalnya hitungannya sesuai Dapodik (Data Pokok Pendidikan)," katanya.

"Tetapi, tak semua bisa diakomodasi. Ada sekitar 1.122 yang tak masuk dalam formasi usulan kita tahun ini untuk PPPK guru,” tambahnya. (*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95