Gegara Sittiara dan Andi Bukti, Job Fit Pejabat Eselon II Pemkot Makassar Bisa Tertunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana melakukan mutasi pejabat eselon II dan melakukan job fit atau uji kelayakan pada 19-20 Mei 2021.

Hal ini tertuang dalam surat perintah Wali Kota Makassar nomor 800/3022/BKPSDM/V/2021 pertanggal 11 Mei 2021.

Namun, Ketua Pansel Job Fit, Prof Yusran Jusuf, mengatakan masih ada potensi perubahan jadwal.

Sebab ada 2 pejabat yang ditolak oleh KASN, karena berstatus Pelaksana tugas (Plt). 

Sehingga pihaknya pun langsung melakukan teleconfrence dengan KASN.

"Ada dua pejabat yang sekarang ini statusnya Plt, yaitu asisten dua ibu Sittiara dan kepala PTSP Andi Bukti. Mereka berstatus Plt karena ada perubahan nomenklatur. Ini yang kami diskusikan dengan KASN, karena yang boleh ikut job fit itu penjabat definitif eselon 2," ujar Prof Yusran saat melakukan konfrensi Pers di Coffe Lover, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang Makassar, Senin (17/5/2021).

"Tadi KASN sangat bagus penjelasannya, dan hasil pertemuan kita akan dia bawa ke rapat besok, untuk dia putuskan, dan Insyaallah hari rabu dia akan bawa rekomendasi apakah dua orang ini boleh ikut atau bagaimana," lanjutnya.

Jadi menurut Prof Yusran, ada potensi perubahan jadwal lelang, jika memang rekomendasi KASN baru diterima Rabu.

"Pelaksanaannya setelah ada rekomendasi KASN, itu paling kita laksanakan 2 hari selesai. Tapi kalau Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) baru keluar hari Rabu, tentu tidak mungkin lagi dilaksanakan hari itu," jelasnya.

"Jelasnya tadi KASN berkomitmen akan mengeluarkan rekomendasinya cepat, termasuk detail-detail, dan kami pansel berharap supaya cepat, satu kali kita job fit, jadi kita menunggu rekomendasi tertulis KASN," sambungnya

Lebih lanjut, nantinya akan dilakukan wawancara mendalam, terhadap pejabat eselon 2, untuk mengetahui track record pejabat bersangkutan, selama dua hari.

"Jadi kami akan melakukan wawancara mendalam terhadap pejabat eselon 2, untuk mengetahui track recordnya, seperti prestasinya, potensinya, termasuk beberapa hal yang pak wali ingin sebenarnya juga menjadi penekanan, misalnya terkait dengan penguasaan terhadap visi - misi beliau," jelasnya

Lebih lanjut, Prof Yusran membeberkan ada 5 orang pansel, yaitu dirinya sendiri sebagai ketua, Prof Aminuddin Ilmar, Imran jauzi, Sekda Makassar M Ansar, dan Makbul Halim.

Saat ditanyai, apa alasan penujukan Maqbul Halim selaku tim Pansel, ia mengatakan jika hal itu merupakan kewenangan Walikota Makassar.

"Initnya Pak Maqbul itu dianggap memiliki kapasitas oleh Pak wali, karena kan pansel itu saling mengisi, dari berbagai prespektif, jadi konperehensif lah," tutupnya.

Sementara, Walikota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, jika nantinya para peserta job fit harus bebas dari indikasi korupsi.

"Pokoknya harus bebas indikasi korupsi, seperti jujur, telah menyetor LHKPN, jadi yang tidak setor jangan harap bisa ikut, kedua bebas temuan LHP BPK, dan bebas temuan inspektorat," jelasnya.

"Untuk teknisnya nanti ada konpresinya Pansel (Panitia Seleksi)," pungkasnya

Diketahui, dari 24 nama yang diusulkan ke Kemendagri, ada 3 yang dipastikan tidak bakal lolos berkas.

Adapun alasannya yaitu, karena ada yang sudah pensiun, dan ada yang diberhentikan dari jabatannya.

Yaitu, mantan Asisten I Pemkot Makassar, Muh Sabri karena kasusnya terkait penyalahgunaan narkoba sedang berjalan di Polrestabes Makassar.

Sementara, untuk mantan Kepala BPBD Makassar M Rusli, dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar Mukhtar Tahir, yang sudah diberhentikan oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto.

Keduanya resmi menyandang status sebagai pejabat non-aktif permanen setelah diperiksa Inspektorat. 

Sementara ada dua yang usulannya ditolak oleh Komisi Apartur Sipil Negara (KASN), lantaran telah memasuki masa pensiun.

Keduanya, yaitu Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Taufik Rahman dan Kepala Dinas Pertanahan Manai Shopian.

Sehingga hanya 19 pejabat yang bakal digeser pekan depan. 

Yakni, Asisten II Makassar Sittiara Kinang, Kepala Bapenda Irwan Adnan, Kepala Balitbangda Nielma Palamba, Kepala Bappeda Andi Hadijah Iriani, Kepala Disdukcapil Aryati Puspasari Abady.

Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sri Susilawati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Irwan Bangsawan, Kepala Diskominfo Ismail Hajiali, Kadis Koperasi Evi Aprialti, Kadis Pariwisata Rusmayani Madjid, Kadis PPPA Andi Tenri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Hendra, Kepala DPM-PTSP Andi Bukti Djufri, Kepala Dinas Perdagangan Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Perhubungan Mario Said.

Kepala Dinas Perpustakaan Andi Siswanta Attas. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Fathur Rahim, Kepala Inspektorat Zainal Ibrahim, dan Kepala Satpol PP Iman Hud.