74 Profesor Desak Ketua KPK Batalkan SK Pemecatan

Banyak Kejanggalan

Terkait TWK yang dijalani para pegawai KPK, Beny menyebut ada banyak kejanggalan dalam TWK tersebut. Kejanggalan pertama terkait sosialisasi TWK itu yang waktunya sangat pendek, yakni hanya sepekan sebelum tes digelar.

”Saya sampaikan dulu bahwa tes ini sebenarnya agak mendadak,” ujar Beny dalam diskusi daring yang disiarkan langsung di channel YouTube Sahabat ICW, Minggu (16/5/2021).

"Jadi kami diberitahu itu kurang lebih hanya satu minggu sebelum tes dilaksanakan. Memang sebelumnya ada kayak desas-desus, kabar burung beredar di kantor itu bahwa akan ada tes. Tesnya bentuknya CPNS. Makanya banyak dari kami, dari teman-teman yang lain juga kemudian cari-cari contoh soal CPNS, TWK,” tutur Beny.

Kejanggalan lain yakni e-mail kartu ujian yang masuk ke pegawai KPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa sepengetahun bagian SDM lembaga anti-rasuah.

"Ada e-mail masuk dari BKN, kami harus ngeprint kartu ujian. Tetapi kemudian ditarik kembali karena ternyata belum koordinasi dengan SDM KPK. Kemudian SDM mengirim e-mail susulan, memberitahu pegawai jangan diisi dulu. Keesokan harinya kayaknya sudah koordinasi, maka datang lagi e-mail yang baru dari BKN tentang kartu ujian yang sama. Lalu kami ngeprint kartunya,” jelasnya.

Di kartu ujian tersebut, kata dia, tertulis tesnya adalah TWK. Namun kenyataannya tes yang dilakukan adalah tes Indeks Moderasi Bernegara.

"Jadi sampai kami ngeprint kartu tes pun belum tahu bahwa yang akan kita jalankan adalah tes Indeks Moderasi Bernegara yang sebenarnya biasanya dipakai TNI Angkatan Darat. Kamis masih tahunya itu adalah TWK,” ucapnya.

Pada hari H, kata dia, ternyata soal yang diajukan sangat berbeda dengan contoh-contoh soal TWK untuk tes masuk CPNS yang banyak disajikan di internet.

"Yang kami alami kemudian di hari tes itu sama sekali berbeda dengan contoh-contoh latihan soal yang beredar. Dari situ baru tahu bahwa tesnya adalah Indeks Moderasi Bernegara. Sementara kalau kita googling tidak ada contoh soal Moderasi Bernegara,” jelasnya.

Kemudian saat tes wawancara, kepada pegawai KPK yang perempuan muncul pertanyaan-pertanyaan yang dinilai tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan, seperti kenapa belum menikah dan lainnya. Beny sendiri turut mendapat pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya tidak ada korelasinya sama sekali dengan wawasan kebangsaan.

“Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa belum menikah? Apakah masih punya hasrat atau tidak? Umur segini kenapa belum menikah? Apakah kamu tahu apa itu freesex? Dan pertanyaan lainya yang bagi sebagian dari kami itu sama sekali tidak menggambarkan wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Kejanggalan berikutnya, dia menjelaskan terjadi pada proses wawancara, yakni ada sebagian pegawai KPK diwawancarai dua penguji, sementara yang lain oleh satu orang.

“Ada sedikit ketika wawancara, sebagian dari kami diwawancara oleh dua orang, sementara sebagian besar lainnya diwawancarai satu orang. Kemudian setelah kita saling bertukar pengalaman dan data, ternyata sebagian besar yang diwawancarai dua orang ini tidak lulus. Walaupun ada juga yang diwawancara oleh satu orang tidak lulus. Tetapi persentasenya lebih besar yang tidak lulus berasal dari yang diwawancarai dua orang. Kemudian muncul pertanyaan kenapa ada satu orang dan dua orang,” jelasnya.

Dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus itu, Beny mengaku mendapat informasi ada tujuh orang yang merupakan lulusan Akpol.