Ratusan Anak Buah Anies Tak Mau Naik Jabatan, Denny Siregar: Apa karena Takut Bakal Dikorbankan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial turut berkomentar soal ratusan anak buah Anies yang tak mau naik jabatan.

Diketahui, 239 aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI mengabaikan perintah Anies yang disampaikan melalui Instruksi Sekda DKI soal seleksi terbuka JPT pratama atau eselon 2.

Denny Siregar menyebut hal tersebut aneh.

Pasalnya, kata dia, biasanya orang lain berebut naik jabatan, bahkan kadang menyuap.

"Aneh memang. Orang lain berebut pengen naik jabatan, bahkan kadang pake suapan. Ini malah gada yg mau..

Apa krn takut bakal dikorbankan ? (emoji)," tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @Dennysiregar7, Rabu (12/5/2021) pukul 5.42 sore, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Dilansir dari WartaKotalive.com, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan, sebetulnya 239 aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI memiliki waktu luang untuk mengikuti seleksi terbuka JPT pratama atau eselon 2.

Namun anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, justru mengabaikan perintah Anies yang disampaikan melalui Instruksi Sekda DKI soal seleksi terbuka JPT pratama atau eselon 2.

Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtyah mengatakan, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali telah menerbitkan instruksi Nomor 43 tahun 2021 tanggal 10 April lalu mengenai seleksi terbuka JPT pratama.

Namun dari instruksi itu, hanya beberapa yang mendaftar sementara 239 ASN lainnya memilih mengacuhkan perintah tersebut.

“Pengumuman dibuka 10 April dan (ditutup) 2 minggu kemudian. Artinya 12 hari kerja (dibuka), jadi sebetulnya waktu rentang yang lama kan untuk mereka menyiapkan dokumen dengan membuka websitenya jadi waktu pendaftarannya cukup,” kata Maria pada Senin (10/5/2021).

Baca juga: Seringkali Kritisi Jokowi, Ini Postingan Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain Sebelum Meninggal Dunia

Maria mengatakan, ada 17 jabatan eselon 2 yang dilelang Pemprov DKI. Namun dari sekian ASN yang memenuhi persyaratan, sebanyak 239 ASN memilih tidak ikut mendaftar lelang jabatan itu, sementara beberapa sudah ada yang mendaftar dan dokumen telah diperiksa.

“Ini yang sudah berproses mereka-mereka yang sudah mendaftar. Jadi, mendaftarpun ada yang tidak memenuhi daftar (dokumen persyaratan), tapi paling tidak mereka sudah mendaftar,” lanjutnya.

Selain itu, kata dia, para pendaftar itu juga ada yang memilih jabatan yang dituju tidak sesuai dengan pengalaman kerja.

“Jadi artinya yang pertama ada daftar dulu nanti panitia seleksi yang akan menentukan mereka. Nah kalau 239 ini, mereka sama sekali tidak mendaftar karena instruksi namanya wajib dijalankan,” jelas Maria.

Anies Baswedan Kesal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa kesal dengan sikap anak buahnya yang ogah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahun 2021.

Sebanyak 239 aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan memenuhi persyaratan itu, kemudian dikumpulkan di lapangan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021) siang.

Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal adanya Instruksi Sekretaria Daerah (Insekda) tentang seleksi terbuka JPT pratama atau eselon 2. Namun sayangnya, ada 239 pejabat non administrator hang memenuhi persyaratan itu, justru tidak mendaftar seleksi terbuka.

“Di tempat ini kita berkumpul bersama-sama, saya ingin menegaskan kepada semuanya, ini bukan soal eselon 3, eselon 2, eselon 4, bukan. Ini soal organisasi kita Pemprov DKI harus bisa berjalan dengan kedisiplinan. Organisasi ini tidak mungkin bisa bekerja dengan baik jika tidak ada kedisiplinan,” kata Anies Baswedan kepada anak buahnya di Balai Kota DKI pada Senin (10/5/2021).

Anies menegaskan, instruksi yang dikeluarkan pimpinan sifatnya wajib diterapkan anak buah. Bila tidak bisa melaksanakan, maka tanggung jawab penerima instruksi adalah menyampaikan bahwa mereka tidak bisa melaksanakannya yang disertai alasan.

“Bukan cuma diam lalu berharap tidak diketahui, berharap tidak dianggap sebagai masalah. Itu namanya tindakan tidak bertanggung jawab,” jelas Anies.

Menurut Anies, seluruh ASN maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun harus taat rerhadap perintah konstitusi di dalam semua birokrasi.

Ketaatan kepada pemerintah menjadi penting dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan maka laporkan tidak bisa dilaksanakan.

“Tapi bukan diam berharap tidak menjadi masalah. Ini yang dikumpulkan di sini (lapangan Balkot) adalah yang bermasalah,” ucap Anies.

“Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instuksi tidak dilaksnaakan,” tambah Anies.

Dalam pidatonya itu, Anies kembali berpesan agar semua ASN harus melaksanakan instruksi yang diberikan pimpinan. Anies menyebut, mereka beruntung pandemi Covid-19 ini membuat wajah mereka ditutupi masker, sehingga tidak dapat disaksikan oleh khalayak banyak.

“Beruntung bapak ibu sekalian pakai masker hari ini, tidak terlihat wajahnya. Coba kalau difoto bapak ibu, wajah bapak itu terekam sebagai pribadi yang tidak menjalankan instruksi,” imbuhnya.

Anies lalu membalikkan keadaan bilamana instruksi ASN yang bersangkutan diacuhkan oleh anak buahnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut, pasti mereka akan merasa kesal dan kecewa.

“Jika bapak ibu memberikan instruksi pada anak buah, bapak ibu ingin tidak instruksi itu dilaksanakan? Pasti ingin, pasti ingin dipastikan jalan. Jadi ini bukan soal jadi eselon dua, bukan soal ikut seleksi, ini adalah soal perintah, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,” jelas Anies.

Di akhir pidatonya, Anies mengingatkan kepada 239 ASN itu tentang tata cara berorganisasi di pemerintahan.

Semua perintah terutama yang berkaitan dengan roda pemerintahan, sifatnya wajib dilaksanakan dan dilaporkan oleh anak buah.

“Ssaya minta kemarin pada Inspektorat buat daftarnya, siapa siapa saja di tempat ini yang merasa leluasa untuk bekerja tanpa memperhatikan instruksi, karena bila urusan urusan sederhana tidak didisplinkan, nanti ada urusan yang lebih besar yang mungkin punya masalah, ketika ada instruksi terbiasa tidak dilaksanakan,” ucapnya.

“Budaya yang harus dibangun di tempat ini adalah budaya disiplin, dan itu artinya kebiasaan disiplin. Kalau instruksi diabaikan, sekali, dua kali, tiga kali akan menjadi kebiasaan mengabaikan instruksi,” lanjutnya.

Bila instruksi ini terus diabaikan, ujar Anies, bakal menjadi budaya di kalangan ASN untuk tidak mengikuti instruksi pimpinan. “Saya harap itu dicamkan dan diperhatikan.

Satu pesan, laksanakan semua instruksindenhan baik, laporkan pelaksanaannya dengan sebaik baiknya, harap ini dicamkan, harap jadi pelajaran, dan harap jangan diulang,” tegasnya. (Tribun-timur.com/ Sakinah Sudin/ WartaKotalive.com/ Fitriyandi Al Fajri)