Tribun Makassar
Gaji Guru Kontrak Maret-April Sudah Cair, Untuk Januari-Februari Tunggu Tanda Tangan Pj Rudy
Gaji Guru Kontrak Maret-April Sudah Cair, Untuk Januari-Februari Tunggu Tanda Tangan Pj Rudy
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Plt Kepala Disdik Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan, gaji 2.000 guru kontrak sudah dibayarkan per Maret dan April.
Sementara untuk Januari dan Februari pihaknya masih menunggu penandatanganan SK dari mantan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Sebab, Walikota Makassar, Danny Pomanto baru dilantik pada 26 Februari 2021, sehingga hanya bisa menandatangani pencairan gaji di Maret dan April.
"Yang tertunggak Januari-Februari karena belum ada SK. Kami akan kejar ini supaya bisa ditandatangani sama mantan Pj supaya mereka punya hak diberikan," ujar Nielma, Kamis (6/5/2021).
Rencananya, ia dan BKD ingin kembali menemui Pj Rudy untuk memintanya menandatangani SK guru kontrak.
"Dalam waktu dekat kami akan temui lagi, semoga kami bisa diterima dengan baik," terangnya.
Untuk gaji Mei, Nielma memperkirakan jika pencairan paling lambat Jumat (7/5/2021) besok.
"Semoga paling lambat Jumat besok sudah masuk ke rekening masing-masing. Semoga juga sudah lebaran bisa masuk. Kalau bukan Januari-Februari, mungkin yang bulan Juni bisa kita bayarkan," jelasnya.
Terkait unjuk rasa yang dilakukan guru kontrak Rabu (5/5/2021), Nielma menjelaskan jika pihaknyalah yang mengundang guru kontrak tersebut untuk melakukan pertemuan di Dinas Pendidikan Makassar.
"Kemarin itu saya sendiri yang minta mereka datang, agar bisa mendengar penjelasan kenapa gaji mereka tertunda. Jadi bukan unjuk rasa, tapi cuma dengar pendapat, cuma karena jumlahnya banyak jadi kesannya seperti itu," katanya.
Nielma juga menepis adanya ancaman pencabutan SK bagi guru honorer yang ikut mendatangi Dinas Pendidikan.
"Tidak benar itu, saya sudah dapat infonya beredar di WA. Saya tegaskan itu tidak benar, mana mungkin kami mau sanksi, padahal saya sendiri yang undang. Mereka juga ini bukan orang luar, mereka kan bagian dinas pendidikan juga," tuturnya.
Lanjutnya, ia juga menjelaskan adanya masalah validasi data.
Sebab dari 2.000 data tenaga kontrak, ternyata sudah ada yang lolos menjadi PPPK dan CPNS.
"Totalnya 200 lebih. Itu yang divalidkan kembali. Mereka itu baru mendapat SK bulan Maret. Jadi mereka sudah dapat SK bulan Maret tidak lapor ke kami," jelasnya.