Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Sulsel

Bertemu Andi Sudirman, Sekretaris Saber Pungli: Pelayanan Publik di Sulsel Sudah Bagus

Bertemu Andi Sudirman, Sekretaris Saber Pungli: Pelayanan Publik di Sulsel Sudah Bagus

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Sekretaris Saber Pungli RI, Irjen Pol Agung Makbul bertemu Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (4/5/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Saber Pungli RI, Irjen Pol Agung Makbul bertemu Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (4/5/2021).

Usai pertemuan, Agung Makbul memberi keterangan pers.

"Ini hari kedua di Sulsel, kemarin kita adakan oleh Forkopimda dan beberapa kepada dinas, hari ini dilihat bagaimana pelayanan di Makassar dan sekitarnya," kata Makbul.

Menurutnya, khususnya di pelayanan masyarakat di Sulsel, ia menilai sudah bagus.

"Seperti tadi bagaimana pengurusan paspor, STNK, SIM, bagaiman pertahanan, dan lainnya. Kalau dilihat banyak juga yang sudah dapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)," katanya.

Ini menunjukkan, bahwa komitmen pada pelayanan publik, khususnya di Makassar sudah memberikan pelayanan yang baik.

"Dan sebagian besar yang saya kunjungi  dari lima kantor pelayanan publik sudah tidak menggunakan fresh money, tetapi dengan menggunakan digital," katanya.

"Sehingga dengan adanya digitalisasi meminimalisir atau meniadakan adanya praktek pungli, ini harus ditingkatkan pelayanannya, mudah-mudahan Makassar nanti salah satu kategori yang masuk kota bebas pungli yang nanti akan diumumkan Desember 2021," tambahnya.

Menurutnya, sangat sulit untuk meraih kategori kota bebas pungli.

"Karena ini saingannya berat, di Jawa Barat juga ada, Kalimantan Barat juga ada, jadi sudah ada yang bagus bagus, mari kita bersaing dalam rangka menuju daerah bebas pungli," katanya.

Bagaimana dengan Sulsel pada umumnya?

"Kemarin di Inspektorat sudah diperlihatkan semua tentang masalah kantor pelayanan masyarakat yang sudah mengalami digitalisasi, karena ada lima kriterianya, pertama SDM, bagaimana sumber daya manusianya, misalnya lelet atau tidak mempunyai kemampuan yah susah," ujarnya.

"Kedua operasional, itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Ketiga sarana prasarana, tadi termasuk untuk mendukungnya. Keempat adalah anggaran, kelima ide dan inovasi, kreativitas dari masing-masing kantor yang ada di wilayah. Itulah kriteria penilaian kota bebas pungli," jelasnya.

Nanti, lanjut dia, Menko yang akan menentukan, setelah nanti tim memberi masukan. "Karena beliau adalah pengendali dan penanggungjawab saber pungli," katanya.

Apakah di Sulsel masih ditekukan pungli?

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved