Bagaimana Sekolah Tatap Muka di Sulsel? Info PPDP Hingga Poin Hardiknas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Kadisdik Sulsel) Prof Muhammad Jufri menginformasikan terkait progres Sekolah Tatap Muka di Sulsel.

Ada tiga yang disimulasikan, SMAN 21 Makassar, SMAN 4 Makassar dan SMAN 2 Makassar. Bagaimana evaluasinya?

"Yang di tiga sekolah itu sampai hari ini tidak ada masalah, siswanya itu sekitar 90 persen setuju tatap muka, bahkan diperketat protokol covid pun mereka tetap mau sekolah," katanya.

"Hanya mungkin kira-kira 10 persen yang mempertimbangkan, kalau misalnya memang mereka diberi ruang untuk tetap di rumah mereka tetap di rumah saja. Tapi  90 persen ke atas mau dia," tambahnya.

Terkait evaluasi dan rencana test Covid-19 bagi siswa di tiga sekolah tersebut. Jufri menyerahkan ke pimpinan.

"Kita tunggu kebijakan Plt Gubernur karena kan kami sesuai instruksi plt saja," ujarnya.

"Sekarang kami kawal dulu ini tiga sekolah, nanti setalah evaluasi bagaimana hasilnya, bagaimana rekomendasi itu tentu kewenangan Plt," tambahnya.

Menurutnya, evaluasi akan dilakukan saat sebulan uji coba berjalan. "Ini baru masuk Minggu ketiga," katanya.

Terkait penambahan sekolah yang akan simulasi, ia tak ingin berspekulasi.

"Belum, saya belum bisa menentukan apakah boleh atau tidak, sekolah-sekolah kita pada prinsipnya mau semua. Cuma kan kita tidak boleh gegabah, kita harus sabar dulu," jelasnya.

Saat ini, lanjut Jufri, pemberian vaksin kepada tenaga pendidik.

"Itu kan yang sekarang kita lakukan baru vaksin ke guru-guru, karena itupun juga dengan segala keterbatasan dan seterusnya kita baru pastikan guru-guru yang divaksin," katanya.

"Untuk siswa kita hanya harapkan dari rumahnya betul-betul safety di sekolah ditetapkan protokol covid, kemudian kemarin juga ada bantuan dari Kodam, kerjabsama perusahaan yang menyuplai hydraoksi, tiga sekolah itu dibagikan secara cuma-cuma lebih dari 1.000 botol satu sekolah. Itu dibantu Pangdam," tambahnya.

Menurutnya, jumlah guru keseluruhan negeri sekitar 14.300. Itu untuk SMA, SMK dan SLB. Sedangkan Non ASN 11 ribuan.

Teken MoU dengan Dukcapil

Disdik Sulsel menekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Kerja sama untuk kita bisa akses data, karena selama ini yang sering jadi persoalan ditemukan ada data yang dianggap cacat," katanya.

"Kami kan tentu tidak punya kekuatan untuk mengatakan itu salah dan tidak. Admin kita di sekolah juga tak tahu mana asli mana palsu. Itu yang tahu orang Dukcapil," jelasnya.

Makanya tahun ini, lanjut Jufri, Disdik kerja sama supaya datanya siswa yang ada di zonasi.

"Kita tinggal ketik NIK-nya saja. Itu sudah langsung terkoneksi dengan data yang ada di kependudukan, jadi benar tidaknya itu data tergantung data kependudukan," ujarnya.

"Kan nanti mau dipakai untuk zonasi. Alamat siswa dan lainnya. Kalau selama ini kan kita tidak tahu ada yang menganggap bahwa dia warga di situ padahal belakangan diketahui dia hanya ambil surat keterangan, itu sekarang tidak berlaku tahyh ini. Itulah harapan kita kerja sama dengan dukcapil," tambahnya.

Poin Hardiknas

Jufri menyebut beberapa poin terkait Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Pertama, khusus sekolah kita minta untuk mempersiapkan diri terus untuk tatap muka," katanya.

"Kedua, sekolah memperbaiki kualitas gurunya untuk bisa melakukan transformasi digital. Pokoknya dia harus siapkan pembelajaran digital di sekolah," katanya.

Kemudian, lanjut dia, sekolah khusunya untuk SMK.

"Ini kita dorong agar bisa meningkatkan keahliannya masing-masing di bidang peralatan yang mereka punya. Sekarang nkita sudah punya 19 SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," katanya.

"Untuk apa itu? Supaya mereka punya fleksibilitas dalam mengelola keuangan bukan lagi hanya terima dana bos tapi bisa mencari uang dengsn peralatan yang mereka punya," tambahnya.

Jadi, lanjut dia, yang punya peralatan otomotif bisa buka servis, yang punya industri roti boleh jual roti.

"Supaya tidak diperiksa karena kumpulkan uang dari masyarakat, kita buatkan payung hukum, kita buatkan BLUD, ada yang punya kapal di beberapa SMK, itu kapalnya bisa dibuatkan untuk mengangkut penumpang, memancing, rekreasi dan lainnya. Tapi itu semua harus dibayar," katanya. (*)