Polemik TGUPP, Legislator Nasdem Mizar Roem: Beri Kesempatan Sudirman Evaluasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti usulan pembubaran Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Nurdin Abdullah.

Namun bukan pembubaran, DPRD Sulsel merekomendasikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengevaluasi TGUPP.

Anggota Komisi A Fraksi Partai Mizar Roem mengatakan, ada pergantian sementara pucuk pemerintahan Sulsel kepada Sudirman Sulaiman pasca kasus hukum Nurdin Abdullah.

Untuk itu, Mizar menilai perlunya evalusi Plt Gubernur Sulsel terhadap TGUPP dan para staf khusus.

Mizar mengatakan, pemberdayaan TGUPP dan staf khusus harus berdasarkan kompetensi, bukan hubungan kekeluargaan ataupun tendensi pribadi.

Komisi A adalah alat kelengkapan dewan yang mengurusi pemerintahan.

"Kan TGUPP adalah gagasan Pak NA, tentu kasih kesempatan plt gub menjalankan pemikirannya karena beliau yang menjalankan amanah sekarang," kata Mizar kepada tribun-timur.com, Minggu (2/5/2021).

"Jadi menurut saya perlu dievaluasi mengingat kondisi terkini Sulsel sekarang Pak Sudirman yang diberi amanah, beri kesempatan untuk beliau bekerja," lanjutnya.

Mizar mengatakan, sikap DPRD menyikapi TGUPP tidak boleh didasari tendensi apapun, termasuk hubungan kekeluargaan atau pimpinannya kena evaluasi sebagai stafsus ataupun TGUPP.

Menurut Mizar evaluasi TGUPPP harus didasari demi pembangunan dan kelancaran pemerintahan Sulsel.

Mizar sendiri secara profesional meminta Plt Sudirman Sulaiman mengevaluasi TGUPP, apakah masih perlu dipertahakan, atau dirampingkan seusai kebutuhan jobdesk agar lebih efisien dan efektif.

Padahal ayahnya, M Roem adalah salah satu TGUPP.

"Dievaluasi diperjelas jobdeskx apa lalu di rampingkan mengingat lbh efektif efesien. Bukan karena ada tendisi apapun yang karena keluarganya bagian dari stafsus atau TGUPP," katanya.

Mizar mencontohkan evaluasi yang dilakukan misalnya kebutuhan jobdesk apa, lalu dirampingkan untuk lebih efektif dan efesien.

"Semua bergantung keputusan Plt Gub, Nasdem murni mensupport langkah gub untuk bertindak mengevaluasi dan mengawal kebijakan pemerintahan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan pembubaran TGUPP mengemuka dalam rapat finalisasi pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban (pansus LKPJ) Gubernur Sulsel.

Usulan pembubaran TGUPP itu dikemukakan oleh anggota tim perumus dari Fraksi Partai Golkar Rahman Pina.

Rahman Pina menilai TGUPP sudah tidak efektif lagi.

"Saya mengusulkan agar TGUPP dibubarkan," kata Rahman Pina saat dikonfirmasi tribun-timur.com seusai rapat, Rabu (28/4/2021).

Bahkan, Rahman Pina mengatakan, TGUPP cenderung seakan akan menjadi lembaga baru yang kemudian tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

"Ini baru diusulkan di rapat LKPJ, belum menjadi putusan. Ini juga sesuai rekomendasi Korsupgah KPK," ujar Rahman Pina.

Belakangan pimpinan DPRD Sulsel menindaklanjuti usulan pembubaran TGUPP bentukan Nurdin Abdullah menjadi rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020.

DPRD Sulsel merekomendasikan TGUPP dievaluasi kembali oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bukan merekomendasikan pembubaran.

DPRD Sulsel menilai, TGUPP maupun staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak berjalan efektif membantu pendampingan kebijakan strategis.

"Awalnya dibentuk untuk melakukan pendampingan terhadap kebijakan strategis, ternyata tidak berjalan efek," demikian bunyi rekomendasi DPRD Sulsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif, Jumat (30/4/2021).

DPRD Sulsel menilai sinkronisasi prioritas khususnya infrastruktur tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

Selain itu DRPD Sulsel juga menyampaikan, kinerja yang kurang efektif juga terjadi di semua organisasi perangkat daerah.

Padahal alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar bagi TGUPP dan staff khusus Gubernur dan Wagub Sulsel.

"Atas pertimbangan efektivitas kelembagaan, direkomendasikan agar TGUPP dan staff khusus untuk dievaluasi kembali," kata Syahar membaca rekomendasi DPRD Sulsel.

DPRD Sulsel meminta Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk memaksimalkan peran-peran staf ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95