Musda Demokrat Sulsel
Kemungkinan Digelar Juni, Nimatullah Siap Hadapi IAS di Musda Demokrat Sulsel
memastikan para kader Partai Demokrat tetap solid hingga ke tingkat ranting pasca kemenangan atas KLB
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni'matullah Erbe mengatakan belum ada petunjuk penyelenggaran Musyawarah Daerah dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono hingga hari ini.
Ullah, sapaan, mengatakan, Ketua Umum AHY memilih fokus menggelar road show keliling Indonesia dan konsolidasi dibanding membahas Musda saat ini.
AHY, kata Ullah, ingin memastikan para kader Partai Demokrat tetap solid hingga ke tingkat ranting pasca kemenangan atas KLB Kubu Moeldoko dkk.
"Musda tergantung DPP, sekarang DPP masih fokus konsolidasi. AHY masih mau pastikan ini sudah aman," kata Ullah kepada wartawan, Minggu (2/5/2021).
Wakil Ketua DPRD Sulsel itu mengatakan, Pedoman Organisasi yang mengatur soal petunjuk teknis Musda masih diterbitkan DPP hingga saat ini.
Untuk itu, Ullah masih enggan berbicara soal gelaran musda.
Meski demikian, Ullah memprediksi kemungkinan DPP akan menjadwalkan Musda pada Juni mendatang.
"Kemungkinan bulan 5 bulan 6. Itu tergantung DPP, kalau perintahkan bulan 5 ya bulan 5. Yang pasti kita siap," katanya.
Ullah menegaskan kesiapannya maju kembali memimpin Partai Demokrat.
Ullah sapaannya mengatakan Demokrat menemukan hikmah di balik perjuangan melawan kubu Moeldoko; kader Demokrat di Sulsel kian solid.
“Insyaallah, pasti kita siap maju kembali,” kata Ullah.
Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan berpeluang mempertemukan pertarungan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) melawan Ni'matullah Erbe.
Gelaran Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan sejauh ini masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Baik IAS maupun Ni'matullah Erbe secara terbuka sudah menyatakan keinginannya maju bertarung.
Pertarungan IAS melawan Ni'matullah akan diselesaikan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan lagi sistem voting atau pemungutan suara seperti Musda 2016 lalu.
