Breaking News:

Tribun Luwu Timur

Tahun Ini, BPN Luwu Timur Target 3.000 Bidang Tanah Petani Disertifikatkan

Kepala BPN Luwu Timur, Muhammad Syukur telah sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bersama Bupati Luwu Timur, Budiman

BPN Luwu Timur
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Muhammad Syukur melakukan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bersama Bupati Luwu Timur, Budiman, Jumat (3042021). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Kepala Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Muhammad Syukur telah sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) bersama Bupati Luwu Timur, Budiman, Jumat (30/4/2021).

Sidang PPL digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur turut diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BPN Luwu Timur, Muhammad Syukur mengatakan, sidang tujuannya untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah.

"Sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah, kepada subjek yang memenuhi persyaratan," kata Syukur, Sabtu (1/5/2021).

Muhammad Syukur mengatakan tahun ini pelaksanaan redistribusi tanah ditargetkan 3.000 bidang dengan alokasi lima desa.

Lima desa tersebut yaitu Desa Harapan ditargetkan 1.000 bidang, Desa Pasi-Pasi 584 bidang, Desa Kalosi 316 bidang, Desa Buangin 400 bidang dan Desa Mahalona 700 bidang.

"Tahun ini ditargetkan 3.000 bidang dan tahun 2022 ditargetkan 30.000 bidang sehingga bisa diperkirakan tahun 2024 semua sertifikat tanah di Luwu Timur sudah rampung," katanya.

Program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria.

Tujuan redistribusi tanah untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara.

Dengan demikian, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang sesuai harapan pemerintah.

Dalam pengertiannya, redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Syukur juga mengatakan siap membantu pemerintah daerah untuk menerbitkan sertifikat tanah yang menjadi aset pemerintah daerah.

Bupati Luwu Timur, Budiman mengatakan, pihaknya akan mendukung program BPN dalam upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Adapun desa yang menjadi objek landreform ini, hampir semua desa masuk wilayah transmigrasi kecuali Desa Pasi-Pasi.

"Saya pernah menjadi Kepala Dinas Transmigrasi, jadi saya cukup tahu kondisi dan status tanah di wilayah transmigrasi," katanya. (*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved