Breaking News:

Tribun Sulsel

Andi Sudirman Akan Evaluasi Menyeluruh Dinas PUTR Sulsel

Pertemuan virtual dengan agenda Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Humas Pemprov Sulsel
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV melakukan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi atas peran Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/4/2021).

Pertemuan virtual dengan agenda Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kami mengapresiasi peran Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah IV yang senantiasa melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Andi Sudirman.

Pemprov Sulsel, kata dia, senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan evaluasi untuk lebih baik.

Olehnya itu, setiap pekan di hari Senin ada rapat rutin yang dilakukan antara Pimpinan beserta kepala OPD untuk membahas progres perencanaan kegiatan kedepan.

"Kami juga melakukan review konstruksi untuk bagaimana langkah untuk pemulihan ekonomi dari anggaran APBD dan dana PEN. Kami juga mendorong untuk serapan anggaran belanja APBD khususnya untuk belanja modal," katanya.

Ia pun mengaku, bahwa pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal itu untuk memaksimalkan program-program prioritas.

Andi Sudirman pun melaporkan terkait utang Pemprov Sulsel tahun 2020 lalu yang tersisa 5 persen dari utang yang telah diverifikasi dan diakui oleh BPKP dan Inspektorat.

"Kami juga melakukan terobosan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Diantaranya perbaikan sistem pada PBJ," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved