Breaking News:

Tribun Parepare

Pemkot Parepare Sosialisasikan Perwali Kedisiplinan ASN

Iwan Asaad mengatakan, bimtek ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare tentang disiplin PNS.

TRIBUN TIMUR/DARULLAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah melaksanakan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2020, tentang disiplin PNS di Hotel Kenari, Selasa (27/4/2021). 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah melaksanakan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2020, tentang disiplin PNS.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Iwan Asaad secara virtual.

Bimbingan teknis tersebut diikuti Kepala dan Sekretaris BKPSDM serta jajaran ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Kenari, Jl Jendral Sudirman, Kota Parepare, Selasa (27/4/2021).

Iwan Asaad mengatakan, bimtek ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare tentang disiplin PNS.

"Bimtek ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare tentang disiplin PNS," ujarnya.

"Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, kualitas, tanggung jawab dan disiplin PNS dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat," terangnya.

"Sekaligus menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS," katanya.

Dalam perwali nomor 55 tahun 2020, kata Iwan Asaad, disebutkan kewajiban dan larangan PNS.

Kewajibannya melaksanakan tugas kedinasan, masuk kerja dan menaati jam kerja.

Selain itu, juga harus memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Pihaknya mengungkapkan larangan PNS diantaranya menyalahgunakan wewenang.

"Sementara larangan PNS diantaranya menyalahgunakan wewenang," tandasnya.

"Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan, memberikan dukungan dengan nuansa politik," jelasnya.

"Dengan ini diharapkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagai PNS lebih maksimal lagi," tutupnya.

Penulis: Darullah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved