Tribun Ramadan

Lapas Kelas IIA Watampone Usul 230 Narapidana Terima Remisi Idulfitri 1442 H

Lapas Kelas IIA Watampone, Kabupaten Bone Sulsel mengusulkan ratusan narapidana menerima remisi hari raya idulfitri 1442 Hijriah/2021

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/KASWADI ANWAR
Lapas Kelas IIA Watampone 

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG TIMURLapas Kelas IIA Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan ratusan narapidana menerima remisi hari raya idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kasubsi Administrasi Lapas Kelas IIA Watampone, Azhar menyebut sampai sekarang ada sekira 230an narapidana diusulkan dapat remisi.

Angka tersebut, masih bisa bertambah. Sebab, masih ada narapidana yang berpeluang menerima. 

Sisa menunggu kelengkapan berkas, kutipan putusan dan eksekusi dari kejaksaan.

"Sampai saat ini kita usulkan 230an lebih narapidana. Saat ini masih terus berproses. Batas waktunya sampai 10 hari menjelang idulfitri," katanya Senin (26/4/2021).

Ia menyampaikan berkas narapidana untuk pengusulan remisi telah berada di Jakarta. Tinggal menunggu SK keluar.

Sejauh ini berkas yang dikirim belum ada usulan untuk perbaikan.

"Kalau ada kekurangan berkas atau ada hal diragukan biasanya ada permintaan perbaikan. Namun, sampai sekarang berkas yang diusulkan belum ada permintaan perbaikan," ujarnya.

Narapidana yang diusulkan menerima remisi yaitu, narapidana kasus pembunuhan, narapidana perlindungan anak dan narapidana narkoba di bawah vonis lima tahun penjara.

Azhar mengatakan, bagi narapidana umum syarat menerima remisi yakni, telah menjalani masa pemidanaan selama enam bulan.

"Enam bulan ini dihitung sejak dilakukan penahanan hingga idulfitri," katanya.

Kemudian, melengkapi berkas dan berkelakuan baik selama menjalani pembinaan dalam lapas.

Untuk narapidana khusus, seperti narapidana narkoba vonis lima tahun ke atas, narapidana korupsi dan narapidana terorisme harus memenuhi syarat tambahan.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Untuk narapidana korupsi, narkoba vonis di atas lima tahun dan terorisme ada syarat tambahannya. Diantaranya, membayar denda dan menjadi justice collaborator," jelas Azhar.

Laporan Kontributor TribunBone.com, Kaswadi Anwar

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved